BULETINFINANSIAL.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memulai pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. Audit ini menyasar tidak hanya entitas induk, tetapi juga PT Danantara Aset Manajemen, PT Danantara Investasi Manajemen, dan seluruh BUMN yang berada dalam struktur Danantara.
Pemeriksaan ditandai dengan Grand Entry Meeting dan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo kepada Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis (17/9/2026). Acara itu turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dan Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria.
Ruang lingkup audit mencakup BPI Danantara sebagai entitas induk, PT Danantara Aset Manajemen (PT DAM), PT Danantara Investasi Manajemen (PT DIM), serta seluruh BUMN yang berada di bawah struktur Danantara. Artinya, hasil pemeriksaan ini akan menjadi potret menyeluruh atas laporan keuangan konsolidasi kelompok usaha pelat merah tersebut.
Dua Tahap Sebelum Surat Tugas Terbit
Danantara telah menyerahkan laporan keuangan konsolidasian 2025 versi belum diaudit (unaudited) kepada BPK pada 20 Juli 2026. Setelah itu, BPK menjalankan persiapan audit, termasuk memperbarui penilaian risiko, materialitas, dan strategi pemeriksaan, sebelum menerbitkan Surat Tugas pada 14 Agustus 2026.
Dalam pemeriksaan ini, BPK akan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan dengan menilai kesesuaian terhadap standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
Pendekatan Berbasis Risiko dan Tiga Fokus Utama
BPK memakai pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit). Metode ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan penyajian material, kecurangan, penyalahgunaan, ketidakpatuhan, hingga kelemahan pengendalian intern.
Slamet menekankan pentingnya akses auditor terhadap data, informasi, dan pihak terkait agar risiko material bisa diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.
"Kami ingin menggarisbawahi bahwa dalam pemeriksaan berbasis risiko, auditor grup hanya dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi dan merespons risiko material apabila memperoleh akses yang memadai terhadap data, informasi, dan individu yang relevan," jelasnya.
BPK juga meminta dukungan Danantara, jajaran BUMN, dan kantor akuntan publik (KAP) yang terlibat agar pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu. Prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme disebut menjadi pegangan selama proses audit.
Mengapa Audit Ini Penting bagi Publik dan Investor
Danantara mengelola dana investasi negara dengan portofolio yang menyentuh hampir seluruh sektor BUMN. Opini BPK atas laporan keuangan konsolidasi 2025 akan menjadi rujukan pertama soal kualitas pelaporan keuangan entitas ini sejak struktur pengelolaannya berjalan.
Bagi investor pasar modal, hasil audit berpotensi memengaruhi persepsi atas tata kelola emiten-emiten BUMN yang masuk dalam konsolidasi Danantara. Sementara bagi publik, audit ini menjadi mekanisme kontrol atas pengelolaan dana negara yang dipercayakan ke badan pengelola investasi.
BPK menyatakan komitmennya mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas. "BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas," ujar Slamet dalam keterangan resminya.
Waktu penyelesaian audit belum diungkap dalam keterangan tersebut. Yang jelas, hasil pemeriksaan akan menentukan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian 2025 Danantara dan seluruh BUMN di bawahnya.
