JAKARTA - Otoritas pengawas keuangan menyambut baik instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan negara menyediakan program Kredit Usaha Rakyat dengan suku bunga tertinggi 5 persen untuk periode satu tahun. Langkah strategis ini dipandang positif demi memperlebar jangkauan pembiayaan untuk warga luas.
Program kredit bagi rakyat yang diinisiasi pemerintah ini dapat dimanfaatkan sektor perbankan sebagai sebuah peluang usaha yang berkelanjutan. Lewat kebijakan tersebut, kelompok warga berpenghasilan minim dan yang masuk kategori belum terjangkau bank diharapkan dapat memperoleh manfaat modal secara kontinu.
Kendati demikian, industri perbankan tetap diwajibkan memperkokoh tata kelola beserta manajemen risiko saat mengimplementasikan program ini.
Penyesuaian terhadap batas toleransi risiko bank sangat krusial agar keberlangsungan program bantuan modal tetap berjalan aman.
Untuk membentengi diri dari risiko kredit macet, otoritas pengawas turut mendorong peningkatan pemantauan serta uji ketahanan secara berkala.
Hal ini penting guna memastikan kekuatan modal dan kualitas aset bank tetap aman dalam berbagai dinamika ekonomi.
Bukan hanya itu, tiap bank diwajibkan menyisihkan dana cadangan yang cukup sesuai regulasi nasional. Upaya preventif tersebut menjadi faktor kunci agar kesehatan finansial lembaga penyalur modal tidak terganggu sewaktu program bergulir.
“Untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit, serta tetap menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” terangnya.
Langkah koordinasi yang erat dengan pihak pemerintah dan pemangku kepentingan lain akan terus ditingkatkan. Sinergi ini dijalankan demi memastikan penyaluran kredit rakyat dapat tepat sasaran, tercatat dengan gamblang, serta berjalan sehat dalam jangka panjang.
Berdasar pada data terbaru, rata-rata tertimbang bunga kredit rupiah di sektor perbankan per Maret 2026 menyusut ke angka 8,76 persen.
Angka ini dinilai lebih rendah ketimbang situasi pada Februari 2026 yang berada di angka 8,80 persen serta Maret 2025 yang menyentuh 9,20 persen.
Kecenderungan penurunan suku bunga ini dominan dipicu oleh melandainya rata-rata tertimbang bunga kredit produktif, baik di sektor Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi. Tiap tahunnya, bunga Kredit Modal Kerja menyusut 67 basis poin ke angka 8,00 persen, sedangkan Kredit Investasi turun 68 basis poin ke angka 7,90 persen.
Penyusutan bunga kredit rupiah ini berjalan beriringan dengan penurunan rata-rata tertimbang Dana Pihak Ketiga rupiah. Sektor dana simpanan warga ini terpantau melandai sebesar 55 basis poin secara tahunan ke level 2,66 persen.
“Yang juga dikontribusikan dari penurunan BI Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75% pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75% pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI Rate terakhir pada September 2025,” jelasnya.
Penurunan BI Rate pada dasarnya bakal langsung direspons industri perbankan melalui langkah pemotongan suku bunga kredit. Berdasarkan estimasi yang ada, arah pergerakan suku bunga kredit diprediksi masih akan terus menurun ke depannya.
Meski demikian, nilai pemotongan suku bunga pada tiap bank akan amat bergantung pada strategi internal dan struktur pengeluaran masing-masing, terkhusus biaya dana. Guna melonggarkan bunga kredit, bank diwajibkan mengelola pendanaan dengan menaikkan porsi dana murah.
Di sisi lain, langkah menekan suku bunga juga wajib mempertimbangkan ketegangan geopolitik serta dinamika ekonomi global. Pada rapat komite ekonomi akhir April 2026, bank sentral Amerika Serikat menetapkan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,50 persen hingga 3,75 persen yang turut memengaruhi arah bunga dunia.
“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat,” paparnya.
