BI Berpeluang Naikkan Suku Bunga Acuan Mei 2026 demi Rupiah

BI Berpeluang Naikkan Suku Bunga Acuan Mei 2026 demi Rupiah
Ilustrasi BI, Sumber: (NET).

JAKARTA - Bank Indonesia mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk menaikkan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur pada bulan ini. Keputusan tersebut kemungkinan besar diambil sebagai langkah merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi belakangan ini.

Kondisi eksternal yang penuh dengan tantangan, mulai dari tingginya harga minyak mentah dunia hingga fluktuasi modal asing yang tidak menentu, menjadi pendorong utama pentingnya penyesuaian kebijakan moneter tersebut.

"Dalam kondisi seperti ini, peluang kenaikan 25 basis poin menurut saya sudah cukup besar, sekitar 60 sampai 65 persen, terutama jika menjelang RDG tekanan rupiah masih bertahan di atas Rp17.500, harga minyak masih di atas US$100 per barel, dan arus modal asing belum stabil," ujar seorang ekonom.

Sinyal mengenai pengetatan moneter ini sejalan dengan fokus pada stabilitas ekonomi yang pernah diutarakan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.

"Jika BI tetap menahan suku bunga, maka BI harus memberikan komunikasi yang sangat kuat dan memperlihatkan intervensi yang efektif agar pasar percaya bahwa rupiah masih terkendali," ucapnya.

Situasi ekonomi sekarang dinilai jauh lebih berat dan penuh tantangan jika dibandingkan dengan kondisi pada April lalu, saat otoritas moneter lebih memilih mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen.

"Namun, dalam kondisi rupiah sudah menembus level sangat lemah, minyak tinggi, imbal hasil Amerika naik, dan pasar obligasi domestik ikut tertekan, kenaikan 25 basis poin menjadi opsi yang lebih kredibel untuk menegaskan bahwa stabilitas memang menjadi prioritas utama." katanya.

Langkah penyesuaian suku bunga ini dinilai sangat krusial guna mengelola pandangan pelaku pasar terhadap ketahanan moneter dalam negeri, terutama di tengah depresiasi nilai tukar yang berulang kali menyentuh level terendah baru.

"Jika BI hanya mengandalkan intervensi valuta asing dan instrumen operasi moneter tanpa menaikkan suku bunga, pasar bisa menilai respons BI kurang kuat, terutama ketika rupiah terus mencetak level lemah baru," kata ekonom tersebut.

Meski demikian, pengetatan moneter ini pada dasarnya bukan ditujukan untuk menetapkan angka mutlak bagi pergerakan rupiah, melainkan berperan sebagai penahan kecepatan pelemahan nilai tukar.

"Artinya, tujuan kenaikan suku bunga seharusnya bukan memaksa rupiah segera kembali ke Rp16.500, melainkan memperlambat pelemahan, memperbaiki selisih imbal hasil aset rupiah terhadap dolar AS, menahan ekspektasi pasar agar tidak semakin negatif, dan mengurangi risiko inflasi dari barang impor," tuturnya lagi.

Munculnya tekanan inflasi yang dipicu oleh tingginya biaya energi, ongkos logistik, serta harga komoditas impor semakin mempertegas pentingnya langkah antisipatif ini.

"Dengan kata lain, kenaikan BI Rate 25 basis poin pada Mei bukan langkah berlebihan, melainkan langkah pencegahan agar tekanan nilai tukar tidak berubah menjadi tekanan harga yang lebih luas," ungkapnya.

Walaupun jumlah cadangan devisa pada periode April 2026 terpantau masih kuat sebesar US$146,2 miliar, penurunan dari bulan sebelumnya menunjukkan adanya beban berat dalam menjaga stabilitas moneter.

"Suku bunga dapat menahan tekanan jangka pendek dengan membuat aset rupiah lebih menarik dan menekan permintaan dolar yang bersifat spekulatif. Namun, stabilitas rupiah jangka panjang tetap bergantung pada arus devisa ekspor, defisit transaksi berjalan, harga minyak, kredibilitas fiskal, kepastian kebijakan, dan kepercayaan investor," sebutnya.

Di sisi lain, berbagai instrumen kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional harus tetap berjalan beriringan demi meminimalkan dampak kenaikan biaya dana terhadap sektor riil maupun industri perbankan domestik.

"Jadi, jika BI menaikkan suku bunga, kebijakan pendukung pertumbuhan harus tetap dijalankan lewat jalur lain, misalnya insentif likuiditas untuk sektor prioritas, dukungan pembiayaan UMKM, dan koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga belanja produktif," pungkasnya.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index