JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I berhasil tumbuh di angka 5,61 persen. Capaian ini menjadi realisasi terbesar dalam lima tahun terakhir, bahkan menempati posisi tertinggi di antara negara anggota G20.
Pemerintah dapat menggunakan realisasi ini sebagai dasar optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional. Hal ini penting di tengah ancaman krisis ekonomi global yang dipicu oleh konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Akan tetapi, angka pertumbuhan PDB tersebut perlu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kuartal I 2025 tercatat sebagai salah satu realisasi terburuk dalam beberapa tahun terakhir yang hanya mencapai 4,87 persen.
Angka 5,61 persen tampak tinggi bukan karena ekonomi mendadak maju pesat, namun karena dibandingkan dengan titik yang memang sedang rendah. Dalam studi statistik, kondisi ini disebut sebagai efek basis atau base effect.
Jika diteliti lebih mendalam, pertumbuhan pada kuartal I 2026 ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya sehat. Terdapat banyak variabel yang harus dicermati dan perlu kami waspadai bersama.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I yang sangat positif ini didorong oleh dua suntikan besar. Perlu diingat bahwa momentum tersebut tidak akan terulang kembali pada kuartal-kuartal berikutnya.
Faktor pertama adalah dampak dari hari raya keagamaan. Pada tahun ini, hampir seluruh perayaan besar seperti Isra Mi’raj, Lebaran, Imlek, dan Nyepi jatuh pada bulan Februari serta Maret di kuartal I.
Hal ini memicu lonjakan belanja masyarakat pada sektor transportasi untuk mudik, pakaian baru, konsumsi restoran, hingga liburan. Seluruh aktivitas tersebut masuk ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.
Sektor makanan dan akomodasi mencatatkan pertumbuhan hingga 13,14 persen. Agenda besar keagamaan berikutnya hanya menyisakan Idul Adha pada kuartal 2 serta Natal dan tahun baru pada kuartal 4 mendatang.
Faktor kedua yang mendorong ekonomi kuartal I adalah kenaikan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen dibanding tahun lalu. Namun, dana senilai Rp815 triliun tersebut tidak memberikan efek berganda yang maksimal.
Uang hasil pajak dan utang negara itu habis untuk THR PNS sebesar Rp55 triliun serta program makan bergizi gratis yang menghabiskan Rp1 triliun per hari. Dana untuk infrastruktur, pabrik, atau riset justru sangat minim.
