BULETINFINANSIAL.COM — Skema bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan subsidi BBM nasional, beriringan dengan kajian program tukar tambah motor bensin ke motor listrik. Alokasi anggaran tersebut lebih rendah dari rencana awal yang sempat disebut mencapai Rp 5 triliun.
"Kapasitas produksi sepeda motor nasional belum sampai satu juta. Ada yang cuma 20.000 (per pabrik per tahun)," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Populasi Motor Listrik Baru 242.909 Unit per April 2026
Data Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda dua dan tiga mencapai 242.909 unit hingga April 2026. Angka ini berpotensi bertambah menyusul peluncuran motor listrik nasional (molinas) oleh Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alva, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (13/8/2026).
PT Electra Mobilitas Indonesia selaku produsen Alva bersiap memproduksi hingga 20.000 unit tahun ini. Namun, jumlah itu masih jauh dari target penyaluran insentif satu juta unit yang diproyeksikan tidak akan habis tahun ini.
Pengusaha Minta Kepastian Jadwal Pelaksanaan
PR & Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Riniwaty Sinaga menegaskan industri siap mengikuti kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan kepastian waktu eksekusi. Ia menilai penurunan nilai bantuan dari sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 3 juta mempengaruhi keterjangkauan harga konsumen.
"Bagi kami, (kebijakan) itu adalah satu kepastian. Ada Rp 3 juta, kapan? Kalau diumumkan, kami tinggal mengikuti kapan mulai dijalankan," ujarnya dalam diskusi Big Industrial Insight di Bisnis Indonesia, Kamis (20/8/2026).
Riniwaty menambahkan, "Kalau September (2026) baru dijalankan, rasanya tidak efektif. Karena proses bantuan pembelian itu ada administrasi yang harus dilakukan di awal ataupun di akhir dengan mata anggaran tahun ini juga untuk penyelesaiannya."
Skema Tukar Tambah dan Ancaman Carbon Tax
Presiden Prabowo mendorong percepatan transisi dengan menggaungkan penghematan biaya operasional hingga 70 persen serta wacana pengenaan pajak karbon di masa depan. Ia mencontohkan kebijakan di Beijing yang melarang motor bensin memasuki kawasan perkotaan.
"Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan pakai motor bensin, penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," kata Prabowo.
Mengenai pemilik kendaraan konvensional, Presiden menyebut pemerintah tengah mematangkan mekanisme peralihan. "Kau setor motor yang lama dapat motor baru. Ya, tambah dikit, lah. Iya, kan? Kalau TNI Polri maunya enggak bayar saja terus," ungkapnya.
Ekosistem Lebih Penting dari Sekadar Merek
Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menilai skema tukar tambah dapat menjadi instrumen efektif mengurangi populasi motor bensin sekaligus menekan beban subsidi BBM. Ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem industri yang inklusif untuk memanfaatkan pasar domestik 6,4 juta unit motor baru per tahun.
"Peluang motor listrik nasional itu bukan bicara merek, tipe, atau satu pabrik, tetapi bicara platform dan ekosistem. Ini yang kami tunggu," kata Riniwaty.
"Yang paling penting bagi kami adalah kepastian kebijakan. Kepastian kebijakan inilah yang membuat investasi yang dilakukan industri itu bisa konsisten," tutupnya.