JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengangkatan Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026 di Istana Negara. Sosok tersebut menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelum dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan periode 2024-2029, sosok tersebut menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan.
Penetapan Suahasil Nazara selaku Menteri Keuangan menarik perhatian publik. Peristiwa ini terjadi di tengah tantangan mempertahankan defisit di bawah 3% serta pendanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Di samping itu, rekam jejak Suahasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan beserta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dipandang sebagai pijakan mantap guna meneruskan arah kebijakan di Kementerian Keuangan khususnya ranah kebijakan fiskal.
Tak hanya itu, sosok tersebut turut dinilai sanggup mengawal keberlanjutan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sekaligus mengamankan postur APBN 2026.
Sementara itu, keyakinan terhadap Suahasil Nazara bakal dinilai terutama pada pengawalan APBN 2026 dan reputasi APBN 2027, mengoptimalkan pendapatan negara serta membiayai agenda prioritas tanpa memperbesar tingkat risiko fiskal.
Arahan Khusus
Usai seremoni pelantikan, Suahasil mengaku mengantongi petunjuk khusus demi memelihara kesehatan maupun reputasi finansial negara.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," kata Suahasil, Senin, 14 September 2026.
Suahasil menjelaskan, APBN wajib sanggup mengeksekusi deretan program prioritas pemerintah. Oleh sebab itu, sosok tersebut menggarisbawahi krusialnya mengawal APBN agar senantiasa sehat maupun kredibel.
"Untuk itu kami akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia," ujar sosok tersebut.
Pastikan Jaga Defisit
Suahasil Nazara turut menjamin bakal konsisten mengendalikan defisit APBN di bawah level 3%. "Defisit akan tetap di bawah 3 persen," kata sosok tersebut.
Suahasil juga menegaskan efisiensi pengeluaran tetap menjadi prioritas pengoperasian APBN. Namun, efisiensi menurut sosok tersebut, tak melulu bermakna pemotongan alokasi pembiayaan.
"Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang, output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," tutur Suahasil.
Suahasil: Ini Kelanjutan, Bukan Perubahan
Sosok tersebut turut menjamin pergantian tampuk pimpinan menteri keuangan tidak mengindikasikan pergeseran arah kebijakan secara menyeluruh.
Saat Suahasil dimintai tanggapan terkait potensi riak pasar berikutan pergantian Menteri Keuangan, sosok tersebut memaparkan pasar memiliki mekanisme tersendiri. Namun, menurut Suahasil, suksesi tersebut sepatutnya dimaknai sebagai kesinambungan tugas dari Kementerian Keuangan.
"Tapi menurut saya, ini bukan perubahan yang, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan. Kelanjutan, teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan. Jadi kami akan terus bekerja, kami akan terus melanjutkan menjaga keuangan negara dengan cara yang akan lebih baik. Demikian, terima kasih teman-teman media, mohon dukungannya," ucap Suahasil.
Sosok tersebut menyampaikan bahwa dirinya selama ini telah berkecimpung di internal Kementerian Keuangan sehingga alur peralihan sanggup dieksekusi secara baik.
"Transisi pasti harus kami koordinasikan dengan baik, dan setelah ini saya akan kembali ke Kementerian Keuangan dan kami akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan seperti biasa," jelas sosok tersebut.
PR Suahasil
Tenaga Pengajar dan Peneliti FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho berpandangan, rekam jejak Suahasil sanggup mengawal kesinambungan sewaktu pembahasan RAPBN 2027 bergulir dan APBN 2026 masih wajib diamankan.
Wisnu memaparkan, Suahasil tak memerlukan durasi penyesuaian yang lama lantaran telah mengemban amanat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 serta pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Pengalaman itu menjadikan kontinuitas garis kebijakan fiskal sebagai elemen krusial bagi para pelaku pasar.
"Saya melihat ini pilihan yang menenangkan pasar. Pak Suahasil bukan orang baru di Kemenkeu,” ucap Wisnu Setiadi Nugroho dari Sumbernya, Senin, 14 September 2026.
Wisnu menerangkan, Suahasil ikut merumuskan dan menuntaskan penataan kembali fiskal pascapandemi, termasuk mengembalikan defisit di bawah angka 3%. Menurut sosok tersebut, pemerintah hendaknya mengawal komitmen alur besar kebijakan fiskal sekaligus membenahi skema penentuan putusan supaya makin terukur.
"Kemenkeu perlu kembali ke pola yang terukur dan konsisten, di mana setiap kebijakan besar keluar lewat kanal resmi dengan dasar perhitungan yang jelas,” ungkap Wisnu.
Pandangan senada diutarakan Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede. Sosok tersebut menilai terdapat deretan agenda krusial yang mesti secepatnya diselesaikan Suahasil sepanjang beberapa bulan awal masa kepemimpinannya. Target pertamanya yakni mengawal penutupan APBN 2026.
"Prioritas pertama Suahasil adalah mengamankan penutupan APBN 2026," tegas Josua sewaktu dihubungi, Senin, 14 September 2026.
Sosok tersebut menjabarkan, Menkeu yang baru wajib menjamin pos penerimaan negara konsisten kokoh dan belanja prioritas terealisasi tanpa mendatangkan lonjakan tak terkontrol mendekati penutupan tahun, sehingga defisit pembiayaan tetap kredibel.
Josua mengutarakan, keyakinan atas kinerja Suahasil bakal diuji sepanjang kurun 3–6 bulan awal masa kepemimpinannya, khususnya pada kecakapan mengakhiri APBN 2026 tanpa kendala implisit, memelihara kredibilitas APBN 2027, menggenjot penerimaan tanpa menekan daya beli warga, serta mendanai agenda prioritas tanpa memupuk risiko fiskal tersembunyi.
Menjaga Kepastian
Wisnu berpendapat pemerintah mesti memelihara kepastian alur kebijakan lantaran perombakan posisi Menteri Keuangan terjadi untuk kali kedua dalam satu periode tahun. Perombakan itu pun berlangsung dua pekan usai Gubernur Bank Indonesia definitif yang baru resmi dilantik pada 2 September 2026.
“Frekuensi setinggi ini sendiri merupakan sinyal yang dibaca investor, karena menyiratkan kursi Menkeu rentan terhadap dinamika jangka pendek,” terang Wisnu.
Wisnu menyebut Menteri Keuangan baru mesti menguatkan tata kelola perpajakan lantaran rasio pajak nasional masih berada di bawah negara selevel. Sosok tersebut turut meminta pemerintah menghitung implikasi pengeluaran negara atas pertumbuhan ekonomi maupun penuntasan kemiskinan.
Wisnu menyoroti pengeluaran negara yang menyentuh angka lebih dari Rp 4.000 triliun beserta alokasi Makan Bergizi Gratis yang diprediksi berada di kisaran Rp 240 triliun pada 2027. Menurut sosok tersebut, pemerintah wajib menerapkan evidence based policy melalui analisis dampak serta keterbukaan informasi.
Wisnu pula meminta Suahasil memperketat sinergi fiskal dan moneter lantaran nilai tukar rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2026 amat peka terhadap sinyal arah kebijakan. “Koordinasi fiskal dan moneter yang solid serta komunikasi publik yang tidak menimbulkan kejutan itu bagian dari kebijakan, bukan urusan humas,” pungkas Wisnu.
Tantangan Utama
Kepala Macroeconomics and Finance Center Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman memaparkan, ujian utama Suahasil ialah mengawal kredibilitas fiskal sewaktu beban pengeluaran melonjak.
“Pergantian Purbaya ke Suahasil relatif menjamin kontinuitas karena Suahasil memahami arsitektur APBN dan institusi Kemenkeu,” tutur M. Rizal Taufikurahman saat dihubungi dari Sumbernya, Senin, 14 September 22026.
Rizal menilai disparitas utama kedua figur menteri terletak pada pola pengelolaan fiskal. Purbaya cenderung menerapkan skema lebih ekspansif demi menggenjot likuiditas serta pertumbuhan, sementara Suahasil mengantongi rekam jejak lebih kuat dalam kedisiplinan dan konsolidasi fiskal.
Kendati demikian, Rizal menganggap Suahasil mesti menjaga keseimbangan antara peran APBN sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan urgensi menjaga defisit, utang, beserta beban pembiayaan tetap terkendali.
“Yang dibutuhkan justru keseimbangan. Di mana fiskal tetap menjadi motor pertumbuhan tanpa membuat defisit, utang, dan biaya pembiayaan kehilangan kendali,” urai Rizal.
Rizal menilai target pertumbuhan ekonomi 6% hingga menuju 8% memerlukan kebijakan yang tak sekadar mengandalkan kenaikan pengeluaran negara. Pemerintah wajib mengarahkan alokasi belanja ke program berdaya dorong tinggi, menguatkan pendapatan tanpa membebani dunia usaha, serta menstimulus investasi maupun produktivitas.
Rizal mengutarakan pertumbuhan tinggi mesti bersumber dari penguatan kapasitas ekonomi, bukan akibat dorongan berlebih terhadap APBN. Skema tersebut menjadikan mutu alokasi belanja sebagai salah satu perhatian mendasar bagi Suahasil.
“Pertumbuhan tinggi harus dibangun dari kapasitas ekonomi yang meningkat, bukan dari APBN yang dipaksa bekerja terlalu keras,” tutup Rizal.
Pengamat Ekonomi Bank BCA David Sumual menyampaikan, tantangan Suahasil Nazara mendatang tergolong besar, terutama yang bersumber dari variabel luar.
"Jelas tantangan ke depan lumayan besar terkait masih tingginya harga minyak, inflasi akibat El Nino berkepanjangan, dan tren suku bunga global yang meningkat," jelas David melalui pesan singkat Senin, 14 September 2026.
Harapan Pengusaha dan DPR
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menganggap rekam jejak maupun jam terbang Suahasil dalam tata kelola fiskal nasional menjadi modal berharga demi mengawal kontinuitas kebijakan di kementerian tersebut. Sebelum diresmikan sebagai Menkeu, Suahasil bertahun-tahun menjabat tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan dan sempat menduduki posisi pimpinan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
"Pengalaman yang panjang di Kementerian Keuangan memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang sangat penting," urai Shinta dari Sumbernya, Senin (14/9/2026).
Menurut Shinta, Kemenkeu di bawah komando baru mesti memelihara keseimbangan antara kredibilitas fiskal dan tuntutan memacu pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib senantiasa dikelola secara prudent (hati-hati) serta berkelanjutan, namun juga berdaya guna memelihara daya beli warga, merangsang investasi, mendongkrak produktivitas, dan menguatkan sektor riil.
Shinta menekankan, sektor usaha memerlukan formulasi kebijakan yang sanggup diprediksi (predictable), terkhusus pada aspek perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, hingga belanja pemerintah. Kepastian itu menjadi acuan mendasar bagi para pebisnis dalam merancang rencana investasi maupun ekspansi usaha.
"Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik serta ruang dialog yang memadai bersama dunia usaha," kata Shinta.
DPR Dorong Pembenahan Bea Cukai
Sosok tersebut juga mengimbau pihak pemerintah guna konsisten mengawal mutu pengeluaran negara, efektivitas penerimaan, kedisiplinan fiskal, serta kepercayaan pasar. Formula penerimaan negara, menurut Shinta, sewajarnya memperhitungkan daya saing beserta potensi tumbuh sektor produktif, tidak melulu berorientasi pada target penerimaan jangka pendek.
Mengutip Antara, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wijanto berharap Suahasil Nazara sanggup menciptakan iklim ekosistem keuangan yang lebih prima serta menggenjot tingkat kepercayaan pelaku pasar. Dua poin tersebut dipandang krusial guna menjaga sentimen positif pasar sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.
Di samping itu, Wihadi turut mendorong penataan internal di lingkup Kementerian Keuangan, mencakup sektor Bea dan Cukai serta perpajakan yang menopang sumber utama pendapatan negara.
"Bagaimana melakukan penanganan terhadap sistem penerimaan kita yang memang harus kita kunci dari APBN, itu yang kita harapkan Pak Suahasil mampu," pungkas sosok tersebut.