JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkuat kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor riil, terutama untuk mendorong ekspansi usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anthony Leong mengatakan penunjukan Suahasil memberikan kesinambungan kebijakan karena telah memahami arsitektur fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta tantangan perekonomian nasional.
"Yang paling penting bukan hanya siapa yang menjabat, tetapi adanya kepastian arah kebijakan.
Kami berharap transisi ini berjalan mulus dan kebijakan fiskal tetap kredibel, prudent, tetapi pada saat yang sama semakin responsif terhadap kebutuhan sektor riil," kata dari Sumbernya kepada Bisnis, Senin (14/9/2026).
Menurut Anthony, pengusaha muda membutuhkan ruang yang lebih besar untuk tumbuh.
Karena itu, stimulus fiskal perlu diarahkan untuk menciptakan efek pengganda bagi dunia usaha melalui peningkatan konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha lokal masuk ke rantai pasok proyek pemerintah maupun perusahaan besar.
HIPMI juga menilai biaya menjalankan usaha atau cost of doing business perlu menjadi perhatian pemerintah.
Insentif fiskal dinilai tidak cukup jika hanya dapat dinikmati investasi berskala besar.
"Insentif fiskal jangan hanya dinikmati investasi besar, tetapi harus semakin mudah diakses oleh pengusaha yang sedang melakukan ekspansi, investasi mesin dan teknologi, meningkatkan kapasitas produksi, serta menciptakan lapangan pekerjaan," ujar dari Sumbernya.
Anthony mengatakan kondisi daya beli dan konsumsi saat ini telah menunjukkan sinyal positif.
Namun, bagi dunia usaha, peningkatan keyakinan konsumen perlu diterjemahkan menjadi transaksi dan peningkatan omzet secara luas.
Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan kredit perbankan dinilai sudah cukup kuat.
Persoalannya, pengusaha muda dan UMKM masih menghadapi kendala akses pembiayaan, biaya dana, agunan, serta kesesuaian skema pembiayaan dengan arus kas usaha.
"Jadi tantangannya sekarang adalah bagaimana likuiditas yang ada di sistem keuangan benar-benar lebih banyak masuk ke sektor produktif dan menjadi modal ekspansi usaha," kata dari Sumbernya.
Di sisi perpajakan, HIPMI memahami pentingnya penerimaan pajak untuk menjaga kesehatan APBN.
Namun, Anthony mendorong pemerintah membangun sistem perpajakan yang lebih sederhana, dapat diprediksi, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha.
Menurutnya, perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan dapat ditempuh melalui digitalisasi dan perbaikan administrasi, sehingga tekanan tidak hanya bertumpu pada wajib pajak yang selama ini sudah patuh.
Untuk UMKM dan perusahaan yang sedang tumbuh, biaya kepatuhan atau compliance cost juga perlu diperhatikan.
Anthony menilai beban administrasi yang terlalu besar dapat mengurangi fokus pengusaha dalam memperbesar usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sisi lain, insentif perpajakan dinilai perlu semakin berbasis hasil.
Pengusaha yang melakukan reinvestasi, meningkatkan produktivitas, melakukan hilirisasi, mengembangkan teknologi, dan menyerap tenaga kerja perlu mendapatkan dukungan lebih kuat.
Anthony menyebut ada tiga prioritas yang perlu diperkuat Menteri Keuangan baru untuk menjaga ekspansi usaha dan investasi.
Pertama, menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan APBN semakin produktif.
Belanja pemerintah, kata dari Sumbernya, perlu memberikan efek pengganda yang besar terhadap konsumsi, investasi, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, menjaga iklim usaha dan daya saing melalui kepastian perpajakan dan insentif investasi.
Menurutnya, kepastian aturan akan meningkatkan keberanian pengusaha melakukan ekspansi dan investor menanamkan modal.
Ketiga, memperkuat akses pembiayaan sektor produktif, khususnya bagi UMKM dan pengusaha muda.
Instrumen seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit produktif, penjaminan, dan skema pembiayaan lainnya dinilai perlu semakin efektif menjangkau usaha yang layak dibiayai tetapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan.
"Pada akhirnya, kami berharap kebijakan fiskal di bawah Menteri Keuangan yang baru tidak hanya menjaga angka-angka makro tetap sehat, tetapi juga semakin terasa di sektor riil," tutur dari Sumbernya.
Menurut Anthony, HIPMI siap menjadi mitra pemerintah dalam memberikan masukan dari perspektif pengusaha, khususnya pengusaha muda, kelas menengah, dan UMKM.
Bagi HIPMI, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tercermin dari pertumbuhan usaha, masuknya investasi, lahirnya pengusaha baru, dan bertambahnya lapangan kerja.
