JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyebut pemerintah tengah memperbaiki melalui kalibrasi ulang parameter-parameter ekonomi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI dari sumbernya saat merespons DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) sempat menjadi sorotan karena dinilai tak sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar dari sumbernya di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
Dari sumbernya menjelaskan melalui perbaikan data ini, seluruh kebijakan yang berkaitan dengan subsidi, jaring pengaman sosial, hingga bantuan sosial diharapkan bisa menyasar masyarakat yang berhak.
Oleh karena itu, pemerintah dikabarkan sangat detail dalam menjalankan proses sensus ekonomi, termasuk mengkalibrasi ulang baseline Produk Domestik Bruto (PDB).
"Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," tambahnya.
Meski BPS kini berada di bawah mitra komisi yang berbeda, dari sumbernya menyebut perhatian terhadap data desil tetap menjadi sorotan utama.
Pasalnya, data desil selama ini menjadi tolak ukur dalam menentukan kategori penerima perlindungan sosial.
"Nah, ini yang sedang kami perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah akan terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi salah satu dasar untuk menentukan penerima subsidi dan bantuan sosial (bansos).
Pembenahan dilakukan agar bansos tersalurkan ke masyarakat yang memang berhak.
Menteri Keuangan dari sumbernya mengatakan, DTSEN akan terus disempurnakan agar dapat menjadi sumber data utama pemerintah dalam menjalankan berbagai program.
"Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata dari sumbernya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).