JAKARTA - Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan bahwa BI harus menyelaraskan stabilitas nilai tukar rupiah dan akselerasi perekonomian melalui bauran kebijakan, tidak sekadar menggantungkan pada suku bunga.
Sosok tersebut beranggapan bahwa situasi perekonomian dunia yang tidak lazim menjadikan langkah moneter semata tidak memadai untuk memelihara stabilitas sekaligus memacu pertumbuhan.
"Stabilisasi tidak bisa kami hanya capai dari kebijakan moneter. Makanya kami menggunakan bauran kebijakan Bank Indonesia,” kata Destry dalam fit and proper test calon Gubernur BI di DPR RI, Rabu (26/8/2026).
Destry menerangkan bahwa pihak otoritas moneter mengombinasikan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, hingga strategi pendukung yakni pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing (valas).
Sosok tersebut menganggap penguatan pasar sangat dibutuhkan sebab sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan tumpuan pembiayaan dalam jumlah besar.
Destry mencatat bahwa aktivitas transaksi di pasar uang melonjak hingga 6 kali lipat selama rentang 2020-2026, sementara transaksi di pasar valas terangkat sekitar 3 kali lipat.
Sosok tersebut mengungkapkan nilai transaksi valas saat ini berkisar di angka US$ 12 miliar saban hari, naik ketimbang periode 2020 yang berada di kisaran US$ 3-4 miliar per hari.
"Makin dalam pasarnya, maka stabilitas rupiah juga akan makin terjaga dan sumber pembiayaan untuk pembangunan juga akan makin bisa kami dorong," ujar dia.
Destry mengungkapkan bahwa lembaga moneter tidak lantas menaikkan BI Rate secara instan saat tekanan pada rupiah menguat.
Sosok tersebut menjelaskan bahwa bank sentral menimbang kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini masih berada di bawah kapasitas potensialnya.
Destry memaparkan bahwa pihak bank sentral memilih menerapkan strategi penguatan pasar uang dan valas lewat tawaran insentif serta efisiensi biaya lindung nilai atau hedging.
Langkah tersebut sukses memicu masuknya arus modal asing sekaligus memperkuat pasokan valas di pasar lewat sarana seperti SRBI dan SBN.
Destry turut menekankan bahwa upaya pengendalian laju inflasi memerlukan kolaborasi erat antara pihak bank sentral, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku di sektor pangan.
Sosok tersebut menuturkan inflasi komoditas pangan tidak dapat diredam oleh bank sentral seorang diri lantaran aspek ketersediaan pasokan berada di luar cakupan kebijakan moneter.
"Inflasi sudah pasti tidak akan bisa reda sendiri, tetapi sinergi itu yang sangat dibutuhkan,” kata Destry.
Destry menguraikan bahwa tingkat inflasi pada Agustus berada pada kisaran 2,8%, sedangkan angka inflasi inti menyentuh kisaran 2,7%.
Sosok tersebut memaparkan inflasi sektor pangan mengalami penurunan menuju kisaran 2,5% setelah sebelumnya sempat bertengger di level 5%, sedangkan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat masih sekitar 3,58%.
Destry menilai bahwa jajaran pemerintah dan pihak bank sentral wajib mengamankan pasokan bahan pangan serta mewaspadai pergerakan harga komoditas yang disetujui pemerintah lantaran kedua hal tersebut mampu memengaruhi laju inflasi secara langsung.
