JAKARTA — PENERAPAN desentralisasi fiskal serta penataan ulang kewenangan anggaran pusat terus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, salah satunya bagi pemerintah di Jawa Timur.
Daerah menuntut fleksibilitas alokasi anggaran sekaligus dukungan untuk keberlanjutan industri-industri lokal yang turut menopang perekonomian.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menyebut keterlibatan pusat dalam proyek daerah sebenarnya bukan hal baru.
Namun, regulasi anggaran yang kaku kerap membatasi improvisasi kepala daerah di lapangan.
"Dulu itu sekat-sekatnya tuh sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu project spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana,” kata Emil Dardak dalam diskusi Total Politik bertajuk “Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia”, di Jakarta, Rabu (26/8).
Ia menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan terus dilakukan pusat, salah satunya melalui lahirnya program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Kebijakan ini hadir agar penanganan infrastruktur di daerah bisa berjalan lebih cepat.
Meski rekonfigurasi fiskal sempat memicu kekhawatiran terkait pemenuhan belanja operasional, pusat dinilai tetap mendengarkan aspirasi dari bawah.
Alokasi porsi anggaran untuk kebutuhan prioritas daerah pun terus disesuaikan.
"Ada transfer yang diberikan dalam tambahan DAU (Dana Alokasi Umum) atau kurang salur itu disalurkanlah untuk yang DBH (Dana Bagi Hasil)," tutur Emil.
Emil mengapresiasi pemerintah pusat mau mendengarkan masukan pemerintah daerah terhadap komoditas strategis tembakau.
“Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau) tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih,” ungkap dari Sumbernya.
Menanggapi dilema tersebut, Emil Dardak mengingatkan agar aspek kesehatan dan perekonomian rakyat tidak dipertentangkan secara ekstrem.
Pemerintah pusat perlu merumuskan batasan yang bijak tanpa mematikan industri.
"Kami menjaga kesehatan masyarakat tapi kami tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kami jaga," kata Emil.
Lebih lanjut, Emil menekankan bahwa hingga saat ini tembakau menyumbang porsi besar dalam struktur industri dan pertanian di Jawa Timur.
"Dan sampai hari ini ya memang pelaku baik itu petani tembakau sampai ke industri olahan tembakau itu besar, jadi total sumbangsih perekonomian di Jawa Timur itu 30%-nya industri. Habis itu 18% perdagangan, 12% pertanian. Nah, 12% pertanian di dalamnya ada tembakau. Tapi di industri yang sepertiga dari ekonomi Jawa Timur nomor satu itu makanan minuman, nomor dua dan dia besar itu adalah tembakau," beber Emil.
Menurut Emil, kebijakan pelarangan rokok terlalu ketat malah bisa berimplikasi munculnya produk ilegal.
"Justru kalau kerannya tetap dibuka bisa meminimalisir," ujarnya.
Senada dengan Emil, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menilai dinamika keuangan pusat dan daerah merupakan hal yang lumrah.
Menurutnya, keselarasan visi antarjenjang pemerintahan tetap menjadi acuan utama.
"Jadi gini, kami ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, beliau (Emil Dardak) negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas," ujar Rio.
Ia mengakui pemangkasan alokasi anggaran pusat sempat memberi tantangan bagi janji politik di daerah.
Namun, pemerintah pusat menyalurkan kembali anggaran tersebut melalui program sektoral seperti infrastruktur desa dan pertanian.
Meski di tengah efisiensi anggaran, indikator makroekonomi di Situbondo tetap menunjukkan perbaikan.
Rio mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dan rasio gini di Situbondo menunjukkan tren positif.
"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," jelas Yusuf Rio.
Selain desentralisasi anggaran, nasib industri tembakau juga menjadi sorotan utama pemerintah daerah.
Sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar, masyarakat Situbondo menggantungkan mata pencaharian kepada komoditas tembakau.
Rio mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kepastian posisi terhadap ekosistem industri tembakau nasional.
Hal ini krusial mengingat tingginya kontribusi komoditas tembakau terhadap pendapatan daerah dan pusat.
"Rentang ekonomi masyarakat masih sangat bergantung kepada tembakau, ya posisi saya jelas, saya akan membela rakyat saya untuk pekerjaan itu," tegas Rio.
Ia menambahkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dimanfaatkan secara nyata untuk membiayai layanan publik daerah.
Pengadaan fasilitas kesehatan hingga perbaikan sarana jalan di sekitar pabrik bergantung pada dana tersebut.
"Bahkan saya bisa beli 38 ambulans tahun kemarin karena dana bagi hasil. Bisa memperbaiki Puskesmas, rumah sakit dari situ," ungkap dari Sumbernya. (E-4)
