MAMUJU — Forum Konsultasi Publik (FKP) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju menghasilkan sejumlah masukan serta usulan inovasi dari bermacam-macam pemangku kepentingan demi memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan literasi fiskal di Sulawesi Barat.
Pimpinan KPPN Mamuju, Ferry Taufik Saleh, mengutarakan acara tersebut memperoleh apresiasi dari bermacam-macam elemen pentahelix, mulai dari akademisi, konsumen layanan, stakeholder, media, publik hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Di kesempatan hari ini kami mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai macam pemangku kepentingan dari pentahelix yang ada,” ujar Ferry, ketika diwawancara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu, 26 Agustus 2026.
Berdasarkan pandangannya, majelis tersebut bukan sekadar menjadi wadah mengutarakan evaluasi pelayanan, melainkan pula melahirkan beberapa usulan inovasi yang dipandang relevan untuk dikembangkan.
Salah satu gagasan yang menyedot atensi ialah penguatan literasi fiskal.
Beralih ke pendapat Ferry, pemahaman khalayak mengenai regulasi serta pengelolaan fiskal menjadi krusial agar publik mampu mengetahui bagaimana APBN dikelola dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Tadi ada beberapa usul-usulan inovasi yang sangat bagus dan menarik, terutama kaitan dengan literasi fiskal yang tadi didorong dan digagas dari masing-masing instansi yang ada,” katanya.
Ferry memandang penguatan literasi fiskal memerlukan sinergi lintas bidang.
Oleh sebab itu, KPPN Mamuju menggerakkan partisipasi media dalam menyebarkan informasi mengenai APBN serta kebijakan fiskal kepada masyarakat memakai bahasa yang gampang dicerna.
Ia menghaturkan penghargaan atas peran TVRI dan RRI yang selama ini dipandang proaktif bersinergi bersama KPPN Mamuju dalam mendongkrak pemahaman publik berkaitan dengan fiskal.
“Dari media masyarakat, dari TVRI, RRI yang sudah sangat luar biasa berkolaborasi dengan kami di Kabupaten Mamuju untuk terus meningkatkan literasi terkait dengan fiskal yang ada di Indonesia ini,” ucap Ferry.
Ferry menaruh harapan agar hasil FKP tidak berhenti pada pengungkapan aspirasi, melainkan sanggup diejawantahkan menjadi inovasi serta kolaborasi nyata.
Dengan begitu, eskalasi mutu layanan KPPN bisa berjalan beriringan bersamaan dengan naiknya pemahaman publik terhadap tata kelola keuangan negara.
