JAKARTA - Pimpinan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Amanat Nasional Putri Zulkifli Hasan memberikan suara mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10.
Mengikuti gelombang reaksi yang timbul berkenaan status desilnya di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Kendati demikian, tambah dia, permasalahan yang timbul akibat ketidaksinkronan kondisi riil dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional wajib diselesaikan dengan cepat.
Masalah tersebut, tuturnya, timbul disebabkan begitu banyak penduduk berpenghasilan minimum, masih menyewa tempat tinggal, daya listrik cuma 900 volt ampere, namun terdata sebagai desil 9 ataupun 10.
"Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kami perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius," kata dari Sumbernya.
Putri pun menggarisbawahi parameter yang selama ini dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kemakmuran, mencakup aspek fisik bangunan tempat tinggal.
"Hal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan kemampuan ekonomi seseorang," tukasnya.
"Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survei langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja," tambahnya.
Putri menyatakan, selaku Wakil Ketua Komisi XII yang mengurusi bidang energi serta sumber daya mineral, telah cukup sering mendengarkan pengaduan serupa dari warga di wilayah pemilihannya.
Ia menitikberatkan dampak tersebut tidak hanya sebatas wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, melainkan dapat meluas kepada program bantuan sosial yang semestinya didapatkan masyarakat miskin.
"Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kami bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," ujarnya.
"Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik," pungkas dari Sumbernya.