JAKARTA - Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai beberapa program pemerintah masih berisiko menambah beban ekonomi warga.
CELIOS menyoroti beberapa kebijakan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan masa tenor hingga 40 tahun, sampai kebijakan pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar menyatakan, kemerdekaan secara politik selama 81 tahun belum sepenuhnya terlihat pada pemerataan akses layanan publik serta peningkatan kesejahteraan warga.
"Indonesia memang merdeka secara politik selama 81 tahun, tapi kemerdekaan belum dirasakan dalam bentuk akses layanan publik yang merata," kata Media, dikutip Minggu (16/8/2026).
Media menganggap klaim pemerintah terkait manfaat program MBG masih butuh didukung oleh data yang lebih kuat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut program tersebut membuat murid lebih bugar serta meningkatkan kehadiran di sekolah.
Namun, menurut Media, klaim tersebut belum disokong data yang representatif secara nasional maupun evaluasi independen.
"Klaim Presiden bahwa MBG membuat siswa lebih bugar dan rajin hadir di sekolah tidak disertai dengan data yang representatif secara nasional. Ini hanya gimmick saja, tanpa data pembanding dan evaluasi yang independen," ungkapnya.
CELIOS juga menyoroti beberapa persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan, tata kelola program, serta potensi konflik kepentingan.
Berdasarkan penuturan Media, evaluasi terhadap program tersebut perlu dilakukan secara lebih menyeluruh supaya manfaat yang diterima warga bisa diukur secara objektif.
CELIOS juga menyoroti kebijakan KPR dengan tenor hingga 40 tahun.
Media membenarkan pemerintah dapat mengklaim telah membantu warga lewat renovasi rumah serta penyaluran kredit kepada puluhan ribu debitur.
Meski begitu, ia mempertanyakan kemampuan warga dalam mempertahankan pembayaran angsuran sampai kredit tersebut lunas.
"Cuma masalahnya, apakah masyarakat mampu membayar cicilannya sampai lunas," tuturnya.
Menurut Media, kenaikan suku bunga mengambang (floating rate) serta biaya hidup yang terus naik berpotensi membuat beban angsuran kian berat.
Tenor KPR yang mencapai 40 tahun juga dinilai berisiko membuat warga harus membayar angsuran hingga memasuki masa pensiun.
"Bahkan, hanya di zaman Prabowo Subianto Program Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR 40 Tahun resmi berlaku. Jadi, dengan skema ini, masyarakat bawah tidak punya opsi lagi selain mengambil kredit puluhan tahun. Bahkan bagi sebagian kelas menengah, mereka masih harus membayar cicilan pasca mereka pensiun," urainya.
CELIOS turut menyoroti kebijakan pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online.
Pemerintah sebelumnya menyebut persentase pendapatan yang diterima pengemudi naik menjadi sekitar 80%-92%.
Akan tetapi, Media menilai kenaikan persentase tersebut belum tentu otomatis mendongkrak penghasilan bersih pengemudi.
"Masalahnya, itu tidak berarti penghasilan pengemudi lain. Sejak diterapkan 1 Juli lalu, banyak pengemudi mengeluhkan pendapatannya tetap tidak bertambah karena banyak skema penghitungan biaya layanan yang berubah dan tidak menguntungkan pengemudi," paparnya.
Dari Sumbernya, evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah idealnya tidak cuma didasarkan pada jumlah program, penerima manfaat, maupun besarnya anggaran yang dikucurkan.
Manfaat nyata yang dirasakan warga juga mesti menjadi tolok ukur utama, terutama dalam melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau malah menambah beban ekonomi.
Dengan begitu, momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia diharapkan tak hanya ditandai oleh bertambahnya program pemerintah, melainkan juga meningkatnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan pokok serta memperoleh akses layanan publik tanpa menghadapi beban ekonomi tambahan.