BOGOR - PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) melaksanakan akad massal 10.000 pembiayaan syariah secara serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah memperluas akses pembiayaan sekaligus menaikkan literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat.
Aktivitas yang dipusatkan di Perumahan Pesona Prima 9 Cikahuripan, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8), itu menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-1 Bank BSN usai resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS).
Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor menuturkan 10.000 akad pembiayaan itu tidak hanya menggambarkan kinerja operasional perseroan, namun juga menjadi wujud kontribusi bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat tinggal yang layak serta terjangkau.
"Bagi Bank BSN, 10.000 akad hari ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada ribuan keluarga, pelaku usaha, harapan, dan cerita perjuangan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik," ujar Alex.
Direktur Consumer Banking Bank BSN Mochamad Yut Penta menyampaikan akad massal itu menjadi momentum untuk menyajikan kebaikan pembiayaan syariah secara langsung kepada masyarakat sekaligus memperkokoh literasi dan inklusi ekonomi maupun keuangan syariah.
Dari total 10.000 akad, sejumlah 6.550 merupakan KPR Subsidi, 1.975 KPR Non-Subsidi, 1.215 pembiayaan non-KPR, dan 260 pembiayaan komersial.
Sampai Juli 2026, Bank BSN sudah menyalurkan 33.222 unit KPR Subsidi dengan porsi pasar berkisar 24 persen secara nasional dan sekitar 84 persen di industri perbankan syariah.
Pada sisi kinerja, sampai 31 Juli 2026 Bank BSN mengantongi aset Rp81,1 triliun, melonjak 22,2 persen secara tahunan.
Jumlah pembiayaan menembus Rp62 triliun atau naik 25,7 persen, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) menyentuh Rp64,1 triliun atau terangkat 14,8 persen.
Guna memperluas akses pelayanan, Bank BSN pun mengembangkan mobile banking Bale Syariah by BSN yang sampai Juli 2026 telah mempunyai lebih dari 225.000 pengguna aktif, dengan lebih dari 2 juta transaksi bernilai Rp4,88 triliun.
Bank BSN juga memperkuat ekosistem lewat kemitraan bersama lebih dari 4.000 pengembang dan 3.000 notaris serta kolaborasi dengan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia, dan pemerintah daerah.
