JAKARTA - Kewajiban utang pemerintah Amerika Serikat untuk pertama kalinya melampaui angka US$40 triliun atau sekitar Rp 712.000 triliun dengan kurs US$1 setara Rp 17.800.
Data dari Departemen Keuangan Amerika Serikat menunjukkan total utang nasional mencapai US$40,047 triliun per 18 Agustus 2026.
Jumlah ini naik dari posisi US$37,209 triliun pada 19 Agustus 2025.
Dalam waktu hampir setahun, utang pemerintah Amerika Serikat meningkat sekitar US$2,839 triliun atau sebesar 7,63%.
Peningkatan ini melanjutkan tren kenaikan utang selama satu dekade terakhir.
Pada Januari 2017, total utang pemerintah Amerika Serikat tercatat masih di kisaran US$19,95 triliun.
Saat ini, jumlahnya sudah naik lebih dari dua kali lipat akibat besarnya belanja negara, kebijakan pemotongan pajak, dan kebutuhan anggaran selama serta setelah pandemi Covid-19.
Mengacu pada data Debt Dashboard Joint Economic Committee Kongres Amerika Serikat, pertambahan utang dalam setahun terakhir terhitung sejak 19 Agustus 2025 sampai 18 Agustus 2026 mencapai rata-rata US$7,798 miliar setiap hari.
Angka tersebut setara dengan US$324,93 juta per jam, US$5,42 juta per menit, atau US$90.257,73 per detik atau sekitar Rp 1,6 miliar.
Utang pemerintah Amerika Serikat dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu utang kepada publik dan utang antarlembaga pemerintah.
Mayoritas kenaikan disumbang oleh utang yang dimiliki publik.
Dalam periode tersebut, nilainya meningkat US$2,44 triliun.
Di sisi lain, utang antarlembaga pemerintah bertambah sekitar US$391,32 miliar.
Total utang yang dipegang oleh publik mencapai US$32,266 triliun atau sekitar 81% dari seluruh kewajiban pemerintah Amerika Serikat.
Kelompok ini meliputi surat utang yang dimiliki oleh investor individu, institusi perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank sentral, sampai pemerintah negara lain.
Sementara itu, utang antarlembaga pemerintah berjumlah US$7,782 triliun atau sekitar 19%.
Utang tersebut dipegang oleh berbagai lembaga dan dana perwalian pemerintah Amerika Serikat, termasuk program jaminan sosial.
Surat utang pemerintah Amerika Serikat yang dipegang publik terdiri dari beragam instrumen dengan jangka waktu yang bervariasi.
Berdasarkan data Departemen Keuangan Amerika Serikat per Juli 2026, nilainya mencapai sekitar US$32,05 triliun.
Lebih dari separuh utang tersebut berbentuk Treasury notes, yakni surat utang berjangka menengah, dengan nilai US$16,17 triliun atau 50,45% dari total.
Berikutnya adalah Treasury bills senilai US$6,99 triliun atau 21,81%.
Instrumen ini memiliki jangka waktu yang lebih pendek dan biasanya jatuh tempo kurang dari satu tahun.
Sementara itu, obligasi berjangka panjang atau Treasury bonds mencapai US$5,48 triliun atau 17,09%.
Sisanya sebesar US$3,41 triliun atau 10,65% terletak pada instrumen lainnya, termasuk obligasi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi atau Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).
Di luar total utang yang besar, pemerintah Amerika Serikat juga menghadapi tantangan terkait jadwal jatuh tempo surat utangnya.
Berdasar data kuartal ketiga tahun fiskal 2026, sekitar 33% surat utang pemerintah Amerika Serikat yang dipegang publik dan dapat diperdagangkan akan jatuh tempo dalam jangka 12 bulan ke depan.
Situasi ini mengharuskan pemerintah menyiapkan pembiayaan baru guna melunasi atau melakukan refinancing atas obligasi yang jatuh tempo.
Jika suku bunga naik, utang baru yang diterbitkan untuk mengganti surat utang lama berpotensi mengakibatkan beban bunga yang lebih mahal.
Rata-rata jangka waktu jatuh tempo utang pemerintah Amerika Serikat berada di kisaran 71 bulan pada Juni 2026.
Angka tersebut sedikit turun dibanding Juni 2025 yang mencapai 72 bulan, namun tetap lebih panjang dibandingkan Juni 2021 yang tercatat 69 bulan.
Walaupun kebutuhan pembiayaan terus meningkat, permintaan terhadap surat utang Amerika Serikat masih terlihat cukup solid dalam lelang.
Hal ini tercermin dari bid-to-cover ratio, yaitu perbandingan antara total penawaran yang masuk dengan jumlah obligasi yang dijual oleh pemerintah.
Rasio di atas dua menandakan nilai penawaran yang masuk setidaknya dua kali lebih besar daripada surat utang yang ditawarkan.
Selain investor domestik, pemerintah Amerika Serikat juga sangat bergantung pada permintaan dari luar negeri.
Data Treasury International Capital menunjukkan kepemilikan asing atas surat utang pemerintah Amerika Serikat mencapai US$9,299 triliun pada Juni 2026.
Jepang menjadi pemegang terbesar dengan nilai kepemilikan US$1,117 triliun.
Posisi berikutnya diisi oleh Inggris sebesar US$939,9 miliar dan China sebesar US$633,4 miliar.
Namun, total kepemilikan asing tersebut menyusut sekitar US$72,1 miliar dibandingkan bulan Mei 2026.
Jepang memangkas kepemilikannya sekitar US$26,4 miliar, sedangkan China mengurangi sekitar US$25,9 miliar.
Penurunan kepemilikan asing patut dicermati karena pemerintah Amerika Serikat tetap harus mencari pembeli untuk surat utang baru sekaligus menggantikan obligasi yang akan segera jatuh tempo.
Pembengkakan utang terjadi saat belanja negara melebihi penerimaan negara.
Selisih tersebut lantas ditutup dengan penerbitan surat utang.
Belanja pemerintah Amerika Serikat berada di kisaran US$7 triliun tiap tahunnya.
Sekitar 60% dari jumlah tersebut digunakan untuk berbagai program wajib, seperti jaminan sosial, Medicare, Medicaid, dan tunjangan bagi veteran.
Belanja tersebut relatif sulit dipangkas karena bersinggungan dengan kebutuhan warga serta kewajiban negara.
Kebutuhan pembiayaan juga membengkak selama masa pandemi Covid-19.
Berbagai program bantuan serta pemulihan ekonomi menyumbang sekitar sepertiga dari total kenaikan utang Amerika Serikat sejak 2017.
Dari sisi penerimaan, kebijakan pemangkasan pajak ikut memperlebar defisit anggaran.
Pada Juli 2026 saja, defisit pemerintah Amerika Serikat mencapai US$432 miliar.
Semakin besar utang yang terakumulasi, semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar.
Biaya bunga tahunan pemerintah Amerika Serikat saat ini berada di kisaran US$1,1 triliun.
Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, pembayaran bunga bahkan sudah melampaui pengeluaran untuk program Medicare.
Posisi ini menjadikannya salah satu komponen terbesar dalam anggaran pemerintah Amerika Serikat, setelah jaminan sosial.
Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terus-menerus terhadap anggaran.
Pemerintah wajib menerbitkan utang baru untuk membiayai defisit, sementara kewajiban pembayaran bunga atas utang yang sudah ada terus membengkak.
Kebutuhan pembiayaan yang besar mulai berdampak pada pasar obligasi.
Investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi guna menampung pasokan surat utang, khususnya saat inflasi masih menjadi sorotan dan penerbitan obligasi terus bertambah.
Imbal hasil US Treasury tenor 30 tahun sempat menembus angka sekitar 5,34% pada perdagangan Selasa (18/8/2026).
Level tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.
Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun juga melonjak hingga sekitar 4,739%.
Kenaikan imbal hasil menandakan harga obligasi sedang anjlok.
Situasi tersebut menyebabkan pemerintah berisiko menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal saat menerbitkan surat utang baru.
Merespons tekanan di pasar, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan perluasan program pembelian kembali atau buyback obligasi pada Rabu (19/8/2026).
Nilai pembelian untuk obligasi dengan sisa tenor 10-20 tahun dan 20-30 tahun ditingkatkan dari maksimal US$2 miliar menjadi setidaknya US$4 miliar per operasi.
Peningkatan tersebut dijadwalkan berlaku mulai 9 September sampai 4 November 2026.
Program ini menyasar obligasi yang telah beredar dan relatif kurang likuid.
Pembelian kembali diharapkan mampu memperlancar transaksi dan meredakan tekanan pada pasar obligasi jangka panjang.
Setelah pengumuman tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat pun berhasil menurun.
Dilansir dari Refinitiv, pada perdagangan Kamis (20/8/2026) siang, imbal hasil US Treasury tenor 30 tahun turun menjadi sekitar 5,181%.
Imbal hasil tenor 10 tahun juga melandai ke kisaran 4,637%.
Namun, langkah tersebut bukan merupakan pengurangan utang pemerintah secara permanen.
Departemen Keuangan Amerika Serikat dapat membiayai pembelian kembali memakai kas yang ada atau menyesuaikannya melalui penerbitan surat utang lain.
Program ini juga berbeda dengan pembelian obligasi oleh bank sentral atau quantitative easing.
Fokus utamanya adalah menjaga kelancaran pasar, bukan memberikan stimulus moneter.
Dengan demikian, buyback dapat membantu meredakan tekanan jangka pendek, namun tidak menyelesaikan masalah defisit anggaran dan besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Tekanan di pasar obligasi tidak hanya terjadi di Amerika Serikat.
Di Eropa, imbal hasil obligasi pemerintah Jerman tenor 10 tahun sempat menyentuh 3,275%, tingkat tertinggi dalam kurun sekitar 15 tahun.
Imbal hasil tersebut kemudian turun ke sekitar 3,258% setelah pengumuman program buyback dari Departemen Keuangan Amerika Serikat membantu meredakan tekanan pasar global.
Sementara itu, imbal hasil obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun sempat melebihi 4,13%, level tertinggi sejak 2008.
Situasi serupa terjadi di Jepang.
Imbal hasil Japanese Government Bond (JGB) tenor 10 tahun sempat menyentuh 2,945% pada Selasa (18/8/2026), level tertinggi sejak September 1996.
Level tersebut mendekati batas psikologis 3%, yang menjadi perhatian karena Jepang memiliki beban utang pemerintah lebih dari dua kali lipat ukuran ekonominya.
Kenaikan imbal hasil di berbagai negara maju didorong oleh kekhawatiran yang serupa, mulai dari inflasi yang tetap tinggi, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga melimpahnya pasokan surat utang.
Perang di Timur Tengah turut memperparah tekanan setelah memicu harga minyak kembali menembus US$90 per barel.
Energi yang lebih mahal berpotensi menjaga inflasi tetap tinggi dan mempersempit ruang gerak bank sentral untuk memangkas suku bunga.
Di waktu yang bersamaan, pemerintah harus bersaing dengan perusahaan teknologi yang menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan pusat data serta infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
