JAKARTA - Menteri Dalam Negeri angkat suara menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun guna mencukupi kebutuhan pendanaan.
Pejabat tinggi negara tersebut menyatakan bahwa komunikasi secara spesifik antara pihak kementerian dan pemerintah daerah terkait agenda tersebut belum pernah terlaksana.
Secara mendasar, kebijakan menerbitkan surat utang pada hakikatnya adalah perbuatan meminjam dana yang menuntut kepastian pelunasan.
Maka dari itu, pihak pengelola daerah wajib mengevaluasi kekuatan anggaran agar sanggup menuntaskan tanggungan finansial tersebut.
Penyataan resminya disampaikan melalui sumbernya.
"Obligasi itu sama saja dengan berutang, kan. APBD-nya mampu tidak untuk membayar utang itu. Jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya. Kalau tidak punya kemampuan membayar kan repot," ujar Mendagri saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pejabat pusat itu kembali mengingatkan seluruh pengambil kebijakan daerah agar merencanakan pelunasan surat utang selesai dalam masa bakti kepemimpinannya.
Langkah pencegahan ini krusial agar beban kewajiban finansial tidak dialihkan kepada figur pengganti di masa depan.
Penegasan keras itu disampaikan melalui sumbernya.
"Yang paling utama bisa membayar di masa jabatannya. Dan jangan sampai beban kepala daerah berikutnya," tegasnya.
Menanggapi berbagai pandangan yang muncul, kepala eksekutif wilayah tersebut sebelumnya telah memastikan bahwa kebijakan obligasi tidak dilatarbelakangi krisis keuangan kas daerah.
Kebijakan tersebut justru dirancang sebagai pendekatan pembiayaan inovatif demi mewujudkan kesehatan fiskal anggaran secara terbuka.
Penjelasan itu dipaparkan di hadapan para wartawan dalam agenda dialog keuangan daerah yang berlangsung di kantor gubernuran.
Kepala daerah tersebut menyebutkan alasan pemilihan nominal triliunan rupiah meskipun total APBD wilayahnya jauh melampaui angka tersebut.
Keterangan rinci diungkapkan melalui sumbernya.
"Kenapa Rp 3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kami tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Dan kalau ini berhasil menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono.
Langkah emisi surat utang ini dianggap sebagai terobosan perdana yang belum pernah dilakukan oleh wilayah lain di tanah air.
Kebijakan itu dianalogikan serupa individu berkecukupan yang tetap memilih opsi peminjaman dana untuk tujuan tertentu.
Pimpinan wilayah tersebut menjamin bahwa kondisi keuangan daerah tetap kokoh sekalipun terdampak pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, penerbitan instrumen modal tersebut murni difungsikan sebagai alternatif memperlancar program pembangunan wilayah.
