JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait, merasa yakin bahwa target pendistribusian 350.000 rumah subsidi lewat mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun 2026 bisa dipenuhi.
Optimisme ini didorong oleh naiknya performa penyaluran hunian bersubsidi, sinergi dari segenap pemangku kepentingan, serta dedikasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam membuka akses permodalan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan, serta bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kami adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak," ujar Menteri PKP dalam keterangannya terkait acara peresmian Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, seperti dilansir pada Jumat (17/7/2026).
Maruarar Sirait memaparkan, program FLPP konsisten memperlihatkan grafik kenaikan semenjak periode awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Distribusi hunian subsidi merangkak naik dari angka 228.000 unit di tahun 2023 menjadi 278.000 unit pada tahun 2025.
Sedangkan sampai dengan pertengahan Juli 2026, realisasi pendistribusiannya sudah menembus lebih dari 102.900 unit.
Bagi dia, hasil positif ini menjadi pondasi utama yang sangat krusial dalam mengejar target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi di tahun 2026 sekalian menyokong kesuksesan Program Tiga Juta Rumah.
Pada momen tersebut, Menteri PKP pun turut meresmikan pemakaian Kantor Pusat BP Tapera yang baru demi memperkokoh manajemen kelola sekaligus pelayanan pendanaan perumahan di tingkat nasional.
Gedung operasional ini nantinya difungsikan sebagai pusat penyelarasan strategis, pengerjaan administrasi, hingga penguatan sistem basis data pendanaan perumahan.
Sejumlah sarana penunjang yang disediakan meliputi ruang rapat inti demi mempermudah koordinasi antarkementerian bersama mitra strategis, ruang kerja khusus komisioner beserta deputi komisioner, serta perangkat teknologi informasi untuk mengoptimalkan operasional Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA).
Menteri PKP menaruh harapan agar kehadiran gedung baru BP Tapera ini bisa memacu kecepatan pelayanan publik, mendongkrak kualitas bagi para peserta, bank penyalur, maupun developer, serta meneguhkan proses transformasi digital instansi menuju pengelolaan yang kian transparan, akuntabel, dan kompeten.
Di waktu yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengutarakan bahwa relokasi tempat kerja ini menjadi sebuah titik balik demi mendongkrak kualitas performa sekaligus memperkuat manajemen dana pendanaan perumahan secara jangka panjang.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PKP dan seluruh pihak yang telah mendukung. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Heru.
Setelah prosesi peresmian selesai, Menteri PKP melihat langsung beberapa fasilitas di kantor anyar BP Tapera tersebut demi memastikan kesiapan sarana maupun prasarana dalam menyokong penguatan layanan kepada publik serta akselerasi pendistribusian permodalan hunian.
