JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Lembaga Administrasi Negara meluncurkan sistem e-Learning ASN Berintegritas. Sistem pelatihan ini bertujuan membangun kejujuran aparatur sipil negara sekaligus mendukung program pro-karier terbaru berupa pendampingan 643 instansi pemerintah. Layanan ini juga terintegrasi dengan platform ASN Digital.
Sistem pembelajaran berkelanjutan tersebut mencakup delapan aspek manajemen aparatur sipil negara, termasuk pengembangan kompetensi, budaya kerja, dan penguatan citra institusi. Penguatan integritas ini dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional bagi sekitar 6,7 juta aparatur sipil negara di Indonesia.
"ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan," ujar Zudan Arif Fakrulloh.
Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara membangun budaya jujur dari langkah-langkah sederhana sehari-hari. "Mari kami mulai dari hal sederhana, yaitu jangan mengambil barang yang bukan milik kami dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kami. Jika seluruh ASN memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat," tegasnya.
Sementara itu, pembelajaran digital dinilai menjadi instrumen strategis untuk membangun budaya antikorupsi. Pemberantasan rasuah tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus diperkuat melalui jalur pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai pemerintah.
"E-learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN sehingga budaya integritas benar-benar melekat dalam setiap aparatur," ujar Setyo Budiyanto.
Integritas aparatur sipil negara ditegaskan harus dibangun secara konsisten serta menjadi bagian penting dari pengembangan kompetensi. "Hari ini kami bukan sekadar meluncurkan platform digital, tetapi sedang meletakkan fondasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia. Integritas tidak lahir secara instan, melainkan harus dilatih dan dibangun secara terus-menerus," ujar Rini Widyantini.
Penguatan integritas ini juga menjadi bagian transformasi pembelajaran melalui ekosistem Corporate University. Proses belajar tidak boleh lagi sekadar berorientasi pada sertifikat, melainkan harus mampu mengubah perilaku nyata dan meningkatkan kinerja.
"Belajar harus menghasilkan perubahan perilaku. Karena itu, pembelajaran integritas menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun secara kolaboratif melalui ekosistem pembelajaran digital," ungkap Muhammad Taufiq.
