JAKARTA - Langkah strategis dalam menyalurkan kredit pembiayaan rumah terus digencarkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kelompok yang masuk dalam kategori desil 3.
Sejak awal program ini digulirkan, penyaluran kredit pembiayaan rumah subsidi tercatat sudah menembus angka 6 juta unit.
“Kalau desil 3 KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon dalam keterangan tertulis, Minggu, 24 Mei 2026.
Sebagai informasi, klasifikasi desil 3 merupakan kelompok masyarakat yang menempati urutan ke-21 % hingga 30 % pada tingkat kesejahteraan terendah di skala nasional.
Kelompok ini juga kerap dikategorikan sebagai masyarakat dalam kondisi hampir miskin pada program bantuan pemerintah.
Terdapat dua pola strategi utama yang diterapkan dalam menjalankan penyaluran kredit perumahan bagi masyarakat.
Skema pertama berjalan lewat program KPR subsidi yang dirancang khusus dengan pembatasan batas maksimal pendapatan agar penyaluran tepat sasaran kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara skema kedua bergerak melalui stimulus pembangunan hunian swadaya yang menyasar masyarakat berpenghasilan paling rendah.
Program KPR subsidi ini menjadi instrumen krusial bagi pemerintah guna menjangkau kelompok masyarakat dari desil 3 sampai desil 8.
“KPR tentu dibantu pemerintah. Pemerintah buat program KPR subsidi yang dibatasi max income. Maksudnya ini memang menyasar masyarakat penghasilan rendah karena banyak unbanked. Kalau ada 10 desil, maka bisa dibilang yang paling sulit tinggal desil 1-2 sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” jelasnya.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang berada di kategori desil 1 dan desil 2 dinilai masih menemui hambatan besar untuk mengakses layanan kredit perbankan.
Pemerintah menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sebagai solusi bagi kelompok desil 1 dan desil 2 tersebut.
Target sasaran program BSPS pada tahun ini diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 400.000 rumah tangga yang tersebar di wilayah Indonesia.
Melalui stimulus ini, pemerintah menggelontorkan dana bantuan pembangunan hunian swadaya berkisar antara Rp 20 juta sampai Rp 25 juta untuk setiap rumah tangga.
“Yang desil 1-2 ini pemerintah mengeluarkan BSPS bantuan stimulan pembangunan swadaya jadi pemerintah kasih Rp 20 juta sampai Rp 25 juta tahun ini ada 400.000 per rumah tangga,” ujar Nixon.
Pemerintah dikabarkan juga sedang melakukan kajian mendalam terkait skema jangka waktu cicilan atau tenor KPR hingga 40 tahun untuk memperlebar akses pembiayaan hunian bagi masyarakat luas.
