JAKARTA - Penjelasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto memperoleh respons yang sangat baik dari kelompok mahasiswa. Strategi pengelolaan fiskal ini dianggap membuktikan keseriusan penuh untuk mengokohkan ketahanan ekonomi domestik sekaligus menciptakan kedaulatan negara.
Rancangan yang disusun oleh pihak eksekutif dipandang telah memosisikan APBN sebagai alat yang krusial untuk memproteksi warga sekaligus memacu kemakmuran bersama. Upaya ini dinilai telah selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Di tengah tekanan geopolitik dunia, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih mampu menjaga fundamental ekonominya dengan baik. Ini terlihat dari inflasi yang terkendali di angka 2,42%, surplus perdagangan selama 71 bulan berturut-turut, serta cadangan devisa sebesar 146,2 miliar USD,” ujar Wayan Ardi pada Jumat (22/5/2026).
Perolehan angka ekspansi ekonomi tanah air yang sukses menembus level 5,61% di kuartal pertama tahun 2026 pun ikut memicu perhatian publik. Realisasi tersebut diketahui berada di posisi yang lebih tinggi ketimbang rerata beberapa negara di lingkaran G20.
Hasil positif ini memvalidasi bahwa daya tahan ekonomi dalam negeri mempunyai basis yang sangat kuat demi meraih sasaran ekspansi di masa mendatang. Untuk periode tahun 2027 nanti, sasaran untuk pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu menyentuh rentang 5,8% sampai 6,5%.
Keberpihakan juga dialamatkan kepada konsentrasi kerja pemerintah yang terbagi ke dalam delapan sektor prioritas utama negara.
Daftar sektor prioritas nasional tersebut meliputi:
Sektor kesehatan
Sektor pendidikan
Sektor hilirisasi dan industrialisasi
Sektor kemandirian energi dan air
Sektor kedaulatan pangan
Sektor penurunan angka kemiskinan
Sektor ekonomi kerakyatan dan desa
Sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan
“Kami melihat pemerintah mulai menempatkan pembangunan manusia, kesejahteraan petani, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja formal sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Ini merupakan arah yang tepat untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan bangsa,” tambah Ardi.
Pujian yang lebih mendalam turut dilayangkan atas kesetiaan otoritas negara dalam memelihara stabilitas dan ketahanan APBN. Strategi ini diwujudkan lewat memaksimalkan penerimaan kas negara, penghematan pada pengeluaran yang produktif, serta penataan dana pembiayaan yang kreatif namun tetap penuh kewaspadaan.
Urgensi dari partisipasi masyarakat luas ikut disuarakan guna memonitor jalannya roda pembangunan di tanah air. Proses pengawasan ini amat krusial supaya prinsip keadilan sosial bisa tersebar dan dinikmati secara nyata oleh kalangan masyarakat bawah, terkhusus bagi para pegiat usaha mikro.
“Pidato Presiden bukan hanya berbicara tentang angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang harapan bagi petani, nelayan, guru, UMKM, dan generasi muda Indonesia. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu bersama-sama mengawal agenda pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Ardi.
