JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengambil langkah konkret dalam memperkukuh kapasitas ketahanan siber pada sektor industri keuangan digital di tanah air. Upaya ini diterapkan guna menjamin kelangsungan ekosistem industri sekaligus menjaga tingkat kepercayaan masyarakat luas.
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, memaparkan bahwa aspek keamanan siber saat ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata. Isu tersebut kini telah bertransformasi menjadi fondasi krusial bagi keberlangsungan sektor industri di masa depan.
"Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan," ujar Adi Budiarso.
Sebagai bentuk tindakan nyata, OJK menggelar sebuah lokakarya yang berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan strategis tersebut diselenggarakan demi mematangkan kesiapsiagaan para pelaku industri dalam mengantisipasi ancaman siber yang kian rumit.
Adi Budiarso menegaskan bahwa seluruh pelaku industri harus segera menggeser paradigma lama mereka. Pola pikir yang semula hanya berfokus pada pemenuhan aspek kepatuhan semata kini wajib diarahkan menuju aspek ketahanan yang berbasis pada resiliensi.
"Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan," kata Adi Budiarso.
Di samping itu, OJK mengimbau agar semua Penyelenggara IAKD menjadikan sektor keamanan siber sebagai bentuk investasi yang bernilai strategis. Hal ini dipandang sangat vital demi memupuk kredibilitas dan mempertinggi daya saing di tengah pasar digital.
Aspek peningkatan kualitas talenta manusia di sektor keuangan digital juga tidak luput dari perhatian utama. Langkah penguatan dijalankan melalui peningkatan kompetensi, ketertiban operasional, sampai pembentukan budaya pelaporan insiden secara transparan.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, turut memberikan peringatan mengenai esensi dari konsep human firewall. Para tenaga kerja diharapkan sanggup bertindak sebagai lini pertahanan paling depan yang kokoh dalam menghalau serangan siber.
Melalui program edukasi dan penanaman kesadaran yang mendalam, staf internal diharapkan mampu mengidentifikasi sekaligus menangkal berbagai bahaya siber. Sejumlah jenis ancaman yang patut diwaspadai secara ketat mencakup aksi phishing hingga penyebaran virus malware.
OJK menyatakan komitmen penuh untuk memperlebar jalur koordinasi dengan jajaran kementerian, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak asosiasi terkait. Kolaborasi yang terintegrasi ini diaplikasikan demi memastikan manajemen risiko siber dapat tereksekusi dengan optimal.
Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia OJK, Irnal Fiscallutfi, menambahkan bahwa agenda ini sengaja disusun untuk menyamakan persepsi kolektif mengenai risiko siber. Hal itu bertujuan agar potret profil risiko di masing-masing lembaga dapat terpetakan secara akurat.
Seluruh rangkaian langkah taktis ini diharapkan mampu memelihara stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Lebih dari itu, kebijakan ini diproyeksikan untuk menghadirkan proteksi yang paling maksimal bagi para pengguna layanan keuangan digital.
