JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah berupaya memperkokoh kapasitas ketahanan siber pada industri keuangan digital nasional. Langkah ini diambil demi menjamin keberlangsungan industri sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat luas.
Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa aspek keamanan siber saat ini bukan lagi hanya persoalan teknis semata. Hal tersebut telah menjadi prasyarat paling utama bagi keberlanjutan sebuah industri.
"Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan, dan stabilitas ekosistem secara keseluruhan," ujar Adi Budiarso.
Pihak OJK menggelar workshop yang berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agenda ini bertujuan mematangkan kesiapan pelaku industri dalam menghadapi ancaman siber yang kini polanya semakin kompleks.
Adi menegaskan bahwa para pelaku industri harus mulai mengubah paradigma mereka. Fokus keamanan yang awalnya hanya berbasis kepatuhan kini harus bergeser menuju keamanan yang berbasis pada resiliensi.
"Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan," kata Adi Budiarso.
OJK juga meminta seluruh Penyelenggara IAKD untuk menjadikan keamanan siber sebagai bentuk investasi strategis. Hal ini dianggap penting untuk membangun kredibilitas serta meningkatkan daya saing di pasar digital.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini turut menjadi sorotan. Fokus penguatan dilakukan melalui peningkatan kompetensi, disiplin operasional, hingga budaya pelaporan insiden secara transparan.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengingatkan pentingnya konsep human firewall. SDM diharapkan menjadi garis pertahanan pertama yang tangguh terhadap serangan.
Melalui pelatihan dan kesadaran tinggi, karyawan diminta mampu mendeteksi serta mencegah ancaman siber. Beberapa ancaman yang perlu diwaspadai di antaranya adalah serangan phishing hingga penyebaran malware.
OJK berkomitmen memperluas koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan asosiasi. Kerja sama terpadu ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan risiko siber berjalan maksimal.
Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia OJK, Irnal Fiscallutfi, menyebutkan kegiatan ini didesain menyelaraskan pemahaman risiko siber. Tujuannya agar profil risiko di setiap institusi dapat terpetakan dengan baik.
Rangkaian upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan di tanah air. Selain itu, langkah strategis ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen layanan keuangan digital.
