BENGKULU – Langkah evaluasi terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah kembali menemui momentum krusial pada awal bulan Mei ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu secara resmi telah menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Dokumen penting tersebut diserahkan dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung khidmat pada Senin, 4 Mei 2026. Agenda ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan wujud nyata dari mekanisme kontrol yang dilakukan legislatif terhadap kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, yang memastikan jalannya sidang tetap kondusif. Dari sisi pemerintah kota, hadir Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, untuk mendengarkan langsung poin-poin krusial tersebut.

Pansus yang telah bekerja keras melakukan pengkajian mendalam akhirnya memaparkan hasil temuan mereka di hadapan forum. Juru bicara pansus membacakan catatan-catatan strategis yang mencakup berbagai aspek fundamental pembangunan daerah.

Salah satu isu sensitif yang menjadi sorotan tajam adalah performa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum menyentuh target. Pihak dewan melihat ada celah besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh instansi terkait dalam mengumpulkan pendapatan lokal.

Potensi pajak daerah dan retribusi yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung pembiayaan daerah justru terlihat stagnan. DPRD Kota Bengkulu memandang perlu adanya inovasi yang lebih berani agar sumber daya ekonomi lokal tidak terbuang percuma.

Masalah tidak berhenti pada sisi pendapatan saja, sebab rendahnya tingkat penyerapan belanja daerah juga memicu kekhawatiran serius. Kondisi di mana anggaran yang tersedia tidak terserap secara optimal dianggap sebagai hambatan bagi laju pembangunan fisik maupun non-fisik.

Setiap rupiah yang tidak dibelanjakan berarti ada program pelayanan publik yang mungkin tertunda atau tidak berjalan sama sekali. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang lebih matang menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi oleh jajaran pemerintah kota.

Struktur keuangan daerah juga mendapat perhatian mendalam dalam laporan evaluasi LKPJ Wali Kota Bengkulu kali ini. Para anggota dewan mencermati betapa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap kucuran dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketergantungan yang terlalu tinggi ini dianggap sebagai sinyal kurang sehat bagi kemandirian fiskal sebuah kota di masa depan. Perubahan kebijakan di level nasional bisa sewaktu-waktu mengguncang stabilitas ekonomi daerah jika basis pendapatan lokalnya masih lemah.

Selain ketergantungan dana pusat, peningkatan angka defisit anggaran yang cukup signifikan turut memicu perdebatan di ruang sidang. Angka defisit yang membengkak ini membutuhkan mitigasi kebijakan fiskal yang sangat hati-hati agar tidak membebani periode kepemimpinan berikutnya.

DPRD mendesak agar pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Stabilitas keuangan daerah harus dijaga sebagai fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada masyarakat luas.

Menanggapi deretan kritik dan masukan yang cukup tajam tersebut, Plh Wali Kota Bengkulu tampak memberikan respons yang terbuka dan positif. Ronny P.L. Tobing menyatakan bahwa pihak eksekutif sangat menghargai setiap butir evaluasi yang telah disusun oleh pansus.

Segala bentuk rekomendasi tersebut akan dijadikan pijakan utama dalam melakukan perbaikan manajerial di internal pemerintah kota. Upaya ini diharapkan mampu mengikis inefisiensi yang selama ini mungkin menghambat pencapaian target kerja.

“Catatan-catatan strategis yang disampaikan DPRD akan menjadi dasar evaluasi bagi kami. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam upaya mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu,” ujar Ronny usai rapat paripurna, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Selasa (05/05).

Ronny Tobing menekankan bahwa kolaborasi antara penyusun kebijakan dan pengawas kebijakan adalah kunci kesuksesan pembangunan. Beliau pun berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Plh Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing berpendapat bahwa seluruh rekomendasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Langkah ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan keuangan serta upaya lebih agresif dalam menggali potensi pajak yang ada.

Sinergi antara DPRD Kota Bengkulu dan jajaran eksekutif diharapkan tidak hanya berhenti pada seremoni penyerahan dokumen semata. Implementasi dari rekomendasi inilah yang nantinya akan dirasakan dampaknya secara langsung oleh warga kota di berbagai sektor.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar yang tidak boleh diabaikan. Evaluasi LKPJ ini menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali kekurangan yang terjadi di tahun 2025.

Pihak legislatif dalam fungsinya sebagai pengawas akan terus memantau sejauh mana pemerintah kota menjalankan saran-saran perbaikan tersebut. Ketegasan dewan dalam menyoroti kinerja fiskal menunjukkan kepedulian terhadap masa depan ekonomi daerah.

Harapan besar kini disematkan pada pundak pemerintah kota agar mampu melakukan pembenahan menyeluruh di sisa periode berjalan. Keseimbangan antara perencanaan yang akurat dan pelaksanaan yang disiplin menjadi kunci utama keberhasilan.

Dengan berakhirnya rapat paripurna ini, babak baru perbaikan tata kelola di Kota Bengkulu seharusnya segera dimulai. Publik menanti aksi nyata dari pemerintah kota untuk membuktikan bahwa mereka mampu keluar dari zona nyaman ketergantungan fiskal.

Sektor pelayanan publik juga diharapkan mengalami peningkatan kualitas seiring dengan perbaikan serapan anggaran yang dijanjikan. Efisiensi belanja daerah harus benar-benar menyasar pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terbawah.

Pansus DPRD pun menyatakan akan tetap terbuka untuk memberikan masukan konstruktif demi tercapainya target-target pembangunan yang tertunda. Dialog yang sehat antara kedua lembaga ini merupakan aset berharga bagi stabilitas politik di daerah.

Masyarakat Bengkulu tentu menginginkan adanya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan aset dan pendapatan daerah mereka. Pajak dan retribusi yang dibayarkan warga harus dikelola dengan penuh integritas demi kemajuan bersama.

Defisit yang terjadi pada tahun anggaran 2025 diharapkan menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali pada tahun-tahun mendatang. Kedisiplinan dalam menaati aturan keuangan negara adalah kewajiban yang bersifat mutlak bagi seluruh jajaran birokrasi.

LKPJ Wali Kota Bengkulu pada akhirnya menjadi potret jujur mengenai apa yang telah dicapai dan apa yang masih menjadi tantangan besar. Keberanian DPRD dalam menyuarakan kritik menunjukkan fungsi check and balance berjalan dengan semestinya.

Pemerintah kota kini memiliki peta jalan yang lebih jelas melalui rekomendasi yang telah diberikan secara tertulis tersebut. Kerja keras dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi Bengkulu yang lebih mandiri dan sejahtera.

Perjalanan menuju kemandirian fiskal memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak sebentar bagi sebuah pemerintah kota. Namun, dengan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, optimisme untuk mencapai hal tersebut tetap terbuka lebar.

Demikianlah, rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ ini menutup satu babak evaluasi penting di gedung dewan. Fokus kini beralih pada eksekusi janji-janji perbaikan yang telah disampaikan oleh pihak eksekutif di hadapan para wakil rakyat.

Ke depannya, evaluasi berkala harus terus dilakukan guna memastikan tidak ada lagi anggaran yang mengendap atau potensi pendapatan yang luput dari pendataan. Integritas dalam setiap proses birokrasi akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan daerah.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan turut mengawal jalannya pemerintahan agar setiap rekomendasi DPRD benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kontribusi aktif warga dalam membayar pajak juga harus diimbangi dengan transparansi penggunaan dana tersebut oleh pemerintah.

Bengkulu memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi kota yang mandiri secara ekonomi jika tata kelolanya diperbaiki secara konsisten. Mari kita nantikan langkah nyata selanjutnya dari Pemerintah Kota Bengkulu pasca penyerahan rekomendasi ini.