JAKARTA – Langkah besar baru saja diambil pemerintah melalui peresmian groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang melibatkan nilai investasi fantastis.
Total dana yang diproyeksikan masuk mencapai angka Rp116 triliun untuk memperkuat struktur industri domestik di berbagai sektor krusial tanah air.
Namun di balik besarnya angka investasi tersebut, muncul sebuah peringatan penting mengenai bagaimana seharusnya proyek ini dikelola agar tidak menjadi beban.
Perencanaan yang presisi dan eksekusi lapangan yang tanpa celah menjadi syarat mutlak agar potensi ekonomi yang ada benar-benar bisa terealisasi.
Sejauh ini pemerintah bersama Danantara memang telah membagi fokus pembangunan ke dalam beberapa segmen yang dianggap paling strategis saat ini.
Cakupan pembangunan tersebut meliputi lima proyek besar di sektor energi yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional secara jangka panjang.
Selain itu terdapat lima proyek di bidang mineral serta tiga proyek lainnya yang menyasar pada optimalisasi hasil di sektor pertanian.
Melihat langkah ambisius ini, Deni Friawan yang merupakan Peneliti Departemen Ekonomi CSIS memberikan pandangan kritisnya mengenai masa depan proyek tersebut.
Dirinya menilai bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan bahwa seluruh pembangunan dijalankan atas dasar perhitungan ekonomi yang sangat akurat.
Aspek kelayakan atau feasibility study dari masing-masing titik proyek harus dipastikan benar-benar sehat sebelum pengerjaan fisik terus dilakukan secara masif.
"Dengan perhitungan yang tidak matang, bisa jadi proyek-proyek ini tidak menghasilkan return yang layak, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian," ujarnya sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Rabu (29/04).
Deni mengkhawatirkan jika aspek finansial diabaikan maka target keuntungan yang diharapkan justru akan berbalik menjadi masalah fiskal di masa depan.
Salah satu poin yang juga menarik perhatian dalam analisis ini adalah terkait dengan janji penciptaan lapangan kerja secara luas.
Investasi sebesar Rp116 triliun memang dipastikan akan menyedot banyak tenaga kerja pada tahap awal atau masa konstruksi fisik berlangsung.
Meski demikian, terdapat catatan penting bahwa efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja ini kemungkinan besar hanya bersifat jangka pendek.
Hal tersebut dikarenakan karakteristik dari industri hilirisasi biasanya lebih bersifat padat modal dibandingkan dengan industri yang murni padat karya.
Deni Friawan menjelaskan bahwa setelah proyek mulai beroperasi secara normal maka kebutuhan akan tenaga kerja manusia diperkirakan akan mengalami penurunan.
Penggunaan teknologi dan mesin-mesin industri canggih akan lebih mendominasi proses produksi harian di fasilitas-fasilitas hilirisasi yang baru dibangun tersebut.
"Pada fase pembangunan memang banyak tenaga kerja terserap, tetapi setelah proyek berjalan, dampaknya terhadap tenaga kerja tidak sebesar saat awal," jelasnya menurut sumber tersebut.
Realitas ini perlu disadari sejak awal agar masyarakat dan pemerintah memiliki ekspektasi yang tepat mengenai dampak sosial dari investasi besar ini.
Faktor berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai bagaimana pemerintah memosisikan sektor swasta dalam ekosistem besar hilirisasi nasional ini.
Keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menciptakan apa yang disebut sebagai efek pengganda bagi pengusaha non-pemerintah.
Pemerintah harus mampu mendorong terjadinya fenomena crowding in atau penarikan minat investasi swasta untuk masuk ke dalam rantai pasok industri.
Sebaliknya, pemerintah diingatkan untuk tidak menciptakan kondisi crowding out yang justru akan mematikan peran pengusaha swasta akibat dominasi negara.
Deni meyakini bahwa keterlibatan pihak swasta akan menjadi indikator utama apakah ekosistem hilirisasi ini berkembang secara sehat atau justru timpang.
Oleh karena itu keterlibatan sektor di luar pemerintahan dalam proses pembangunan ini menjadi sebuah urgensi yang harus segera direspon secara nyata.
Tujuannya sangat jelas yaitu agar tercipta sebuah iklim usaha yang kompetitif tanpa adanya monopoli atau dominasi berlebih dari institusi negara.
Deni Friawan berpendapat bahwa kehadiran investasi besar ini harus mampu membawa manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Dirinya menekankan bahwa pertumbuhan angka ekonomi yang tinggi tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan keberlanjutan dan sifat inklusif.
"Pada akhirnya, kita tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang besar, tetapi juga dampak yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya sebagaimana dilansir dari sumbernya.
Upaya ini memerlukan pengawasan ketat serta transparansi dalam setiap tahapan agar dana Rp116 triliun tersebut memberikan hasil yang maksimal.
Jika pengelolaan dilakukan secara sembrono, maka impian untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri bernilai tambah tinggi bisa terhambat di tengah jalan.
Pemerintah diharapkan terus membuka ruang diskusi dengan para ahli ekonomi guna menyempurnakan strategi eksekusi di lapangan selama masa jabatan ini.
Koordinasi antar lembaga di bawah komando Presiden Prabowo akan menjadi ujian nyata dalam mengawal 13 proyek besar yang sedang dikerjakan.
Masyarakat tentu menanti bukti nyata dari groundbreaking tahap kedua ini dalam bentuk stabilitas ekonomi dan penguatan nilai tukar mata uang.
Sektor mineral dan energi yang menjadi tulang punggung diharapkan segera menunjukkan kontribusi nyatanya dalam pendapatan negara di tahun-tahun mendatang.
Seiring dengan perkembangan teknologi dunia, efisiensi pengerjaan proyek harus menjadi standar utama agar Indonesia bisa bersaing dengan negara produsen lainnya.
Keberlanjutan lingkungan juga tidak boleh dikesampingkan mengingat sektor mineral seringkali memiliki dampak ekologis yang perlu dimitigasi dengan sangat hati-hati.
Deni Friawan menegaskan kembali bahwa setiap keputusan ekonomi yang diambil hari ini akan menentukan posisi Indonesia dalam peta industri global esok.
Investasi yang matang adalah investasi yang mampu menjaga keseimbangan antara profit komersial dengan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Oleh karena itu perencanaan matang bukan sekadar slogan namun harus menjadi ruh dalam setiap kontrak kerja yang ditandatangani oleh pemerintah.
Kita semua berharap agar proyek hilirisasi tahap kedua ini menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan ekonomi Indonesia menuju negara maju.
Namun kewaspadaan atas segala risiko harus tetap dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan agar dana rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab.
Transparansi mengenai perkembangan fisik proyek juga diharapkan bisa diakses publik secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat luas.
Kesuksesan atau kegagalan proyek ini nantinya akan menjadi cerminan dari kualitas manajemen pemerintahan dalam mengelola aset strategis milik bangsa Indonesia.
Setiap tantangan yang muncul di lapangan harus segera dicari solusinya agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya investasi yang tidak diperlukan oleh negara.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta, niscaya target-target ambisius dalam bidang hilirisasi ini dapat dicapai sesuai jadwal yang ditentukan.
Hilirisasi memang merupakan jalan panjang namun jika dilakukan dengan benar akan menjadi pondasi yang sangat kuat bagi masa depan ekonomi kita.
Mari kita kawal bersama proses pembangunan ini agar setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kedaulatan industri dalam negeri.
Pembangunan berkelanjutan adalah kunci utama untuk memastikan anak cucu kita nantinya masih bisa menikmati hasil bumi Indonesia dengan cara terhormat.
