JAKARTA – Kesadaran para wajib pajak kini sedang diuji seiring dengan tibanya batas waktu akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan bahwa hari Kamis ini menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, masa lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 memang dijadwalkan paling lambat hari ini.

Tujuan dari pengetatan jadwal ini tidak lain agar para wajib pajak bisa segera menuntaskan kewajibannya tanpa harus menanggung sanksi denda.

Hingga tanggal 28 April 2026 kemarin, pihak DJP mencatat jumlah realisasi pelaporan baru menyentuh angka 12.307.324 SPT saja.

Angka tersebut mencakup mayoritas dari wajib pajak orang pribadi karyawan yang jumlahnya mendominasi di angka sepuluh juta lebih.

Sementara itu, kelompok orang pribadi non-karyawan berkontribusi sekitar satu juta pelaporan dalam statistik terbaru yang dirilis pemerintah.

Di sektor korporasi, tercatat baru ada sekitar 606.912 wajib pajak badan yang melaporkan dalam mata uang rupiah hingga saat ini.

Sisanya berasal dari wajib pajak yang menggunakan denominasi dolar AS serta kontribusi kecil dari sektor minyak dan gas bumi.

Ada juga pelaporan tambahan dari mereka yang memiliki siklus tahun buku berbeda dengan total belasan ribu laporan masuk ke sistem.

Jika kita melihat target pelaporan tepat waktu yang dipatok di angka 15,2 juta, maka realisasi saat ini baru mencapai sekitar 80,6%.

Masih ada gap sekitar 2,9 juta wajib pajak yang seharusnya sudah melapor namun terpantau belum menyelesaikan proses administrasinya.

Lebih mengkhawatirkan lagi jika kita melihat total wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib lapor sebanyak 19.051.508 orang.

Artinya, secara keseluruhan baru sekitar 64,6% warga negara yang taat pajak telah berpartisipasi dalam pelaporan tahunan ini.

Secara matematis, masih terdapat lebih dari 6,7 juta wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya hingga menjelang detik-detik terakhir.

Mengingat waktu yang tersisa sangat tipis, setiap individu kini hanya punya waktu kurang dari 24 jam untuk melakukan pengisian.

Memasuki tahun 2026, sistem administrasi perpajakan mengalami perubahan besar dengan kewajiban penggunaan akun Coretax bagi setiap warga negara.

Platform Coretax ini menjadi pintu tunggal untuk segala urusan administrasi, termasuk dalam penyampaian laporan SPT yang sedang berlangsung.

Bagi mereka yang mungkin belum sempat melakukan aktivasi akun, prosesnya sebenarnya bisa dimulai dengan mengakses situs resmi Coretax.

Wajib pajak cukup masuk ke laman coretaxdjp.pajak.go.id untuk memulai prosedur pendaftaran atau pemulihan akun yang sudah ada.

Khusus untuk pemilik akun DJP Online yang datanya sudah sinkron dengan NIK, langkah awalnya adalah memilih opsi lupa kata sandi.

Nantinya, sistem akan meminta input NIK serta memberikan pilihan konfirmasi melalui alamat surat elektronik maupun nomor telepon seluler.

Keamanan data tetap dijaga ketat dengan adanya pengisian captcha dan pernyataan persetujuan sebelum instruksi selanjutnya dikirimkan oleh sistem.

Setelah link perubahan password diterima di email, pengguna bisa segera membuat kata sandi baru untuk masuk ke dashboard utama.

Tahapan krusial berikutnya setelah berhasil masuk adalah pembuatan kode otorisasi atau yang sering disebut sebagai sertifikat elektronik pribadi.

Menu "Portal Saya" menyediakan fasilitas untuk permintaan kode tersebut yang akan digunakan sebagai tanda tangan digital saat melapor.

Wajib pajak hanya perlu membuat passphrase yang kuat dan menyetujui pernyataan untuk mengaktifkan kode otorisasi dari Direktorat Jenderal Pajak.

DJP menjelaskan bahwa terdapat dua metode pembayaran yang bisa digunakan, yaitu melalui saldo deposit atau kode billing.

Pernyataan tersebut menurut sumber tersebut, Kamis (30/04), memberikan kepastian bagi masyarakat yang mengalami status kurang bayar pada laporannya.

Secara teknis, proses pelunasan ini memang dibuat lebih ringkas karena bisa dilakukan langsung di dalam ekosistem aplikasi Coretax tersebut.

Wajib pajak hanya perlu menekan menu bayar dan lapor setelah seluruh isian data dalam SPT dipastikan sudah valid dan lengkap.

Sistem kemudian akan mengalihkan pengguna ke pilihan metode pembayaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan atau kondisi keuangan masing-masing.

Begitu transaksi tuntas, status laporan di layar akan berubah secara instan menjadi SPT dilaporkan sebagai bukti kepatuhan yang sah.

Pilihan pertama yang ditawarkan adalah menggunakan saldo deposit bagi mereka yang memang sudah menyetorkan dana terlebih dahulu ke sistem.

Cara ini sangat praktis karena cukup memotong saldo yang ada sesuai nominal kekurangan pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Apabila transaksi berhasil, pengguna tidak perlu lagi melakukan konfirmasi manual karena sistem akan mendeteksinya secara otomatis dan cepat.

Namun bagi mereka yang tidak memiliki simpanan dana di deposit, sistem tetap menyediakan jalur alternatif melalui pembuatan kode billing.

Nantinya sistem secara otomatis menerbitkan kode billing tersebut yang kemudian merubah status laporan menjadi sedang menunggu proses pembayaran.

Jika karena suatu kendala teknis kode tersebut tidak muncul, wajib pajak bisa mencarinya di submenu daftar kode billing belum dibayar.

Dokumen tersebut bisa diunduh dengan mudah untuk kemudian dibawa ke kanal-kanal pembayaran resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Kode billing ini terdiri dari kombinasi 15 digit angka unik yang berfungsi sebagai identitas setoran pajak agar tidak tertukar.

Masyarakat bisa melunasi tagihan ini lewat kantor pos, perbankan, maupun kanal digital lainnya yang sudah bekerja sama dengan DJP.

Perlu diingat bahwa masa berlaku kode unik ini hanya 14 hari saja, sehingga pembayaran jangan sampai melewati batas kedaluwarsa tersebut.

Jika telat, maka mau tidak mau wajib pajak harus mengulang proses pembuatan kode dari awal di dalam sistem Coretax.

Keakuratan nominal sangat penting karena status SPT baru akan dianggap terlapor jika jumlah uang yang masuk benar-benar sesuai tagihan.

Perlu diperhatikan, pemerintah memberikan perpanjangan batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT hingga 30 April 2026.

Keterangan tersebut sebagaimana dilansir dari sumbernya, Kamis (30/04), merujuk pada kebijakan terbaru yang mencakup semua jenis wajib pajak.

Relaksasi waktu ini berlaku universal, baik untuk wajib pajak individu maupun entitas bisnis yang berbentuk badan hukum di Indonesia.

Untuk menjamin kelancaran, ada baiknya masyarakat melakukan pengecekan ulang terhadap semua data penghasilan yang telah dimasukkan ke formulir.

Verifikasi kembali potongan pajak atau PPh yang telah dilakukan oleh pemberi kerja juga menjadi kunci agar tidak terjadi selisih.

Persiapan dana juga tidak boleh dilupakan apabila hasil penghitungan akhir menunjukkan adanya status kurang bayar yang harus segera dilunasi.

Terakhir, pilihlah metode pembayaran yang paling efisien agar kewajiban perpajakan ini tidak menyita banyak waktu di hari yang sibuk.