JAKARTA - Nilai jual minyak global boleh mengalami lonjakan tinggi, namun tarif Pertalite di dalam negeri untuk sementara ini tetap dipatok.
Pemerintah mengambil langkah menahan harga bahan bakar minyak bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun nilai jual minyak global sudah menyentuh kisaran 107 dolar AS setiap barelnya.
Pilihan tersebut sekilas tampak sederhana: mempertahankan tarif energi yang digunakan masyarakat luas supaya tidak ikut melambung.
Akan tetapi, di balik keputusan itu menyimpan kendala yang jauh lebih besar, yaitu ketergantungan bangsa ini terhadap impor minyak, potensi melebarnya beban subsidi, hingga pentingnya mempertahankan daya beli di saat harga komoditas sudah tertekan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak bakal merambat naik sampai 31 Desember meski nilai minyak bumi bergejolak.
Bahlil menerangkan bahwa kondisi geopolitik internasional saat ini masih tidak menentu, sedangkan pihak berwenang wajib memastikan supaya pasokan minyak dalam negeri terpenuhi.
Di samping langkah itu, dirinya menuturkan pihak berwenang berjanji untuk tidak mematok naik tarif BBM subsidi.
“Dan sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah kami komitmen untuk harga [BBM] subsidi sampai dengan 31 Desember, berapa pun harganya di dunia, tidak akan kami naikkan,” kata Bahlil saat memberikan sambutan acara InTechSea 2026 di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan keterangan Bahlil, kondisi geopolitik internasional saat ini masih belum stabil akibat perselisihan di kawasan Timur Tengah yang belum juga usai, sehingga memicu pergerakan harga minyak.
Mempertimbangkan kebutuhan BBM nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari serta rata-rata lifting migas nasional yang baru berkisar 600.000 barel per hari, Indonesia ditegaskannya harus menutup selisih 1 juta barel melalui impor.
Masalahnya, sekitar 20% sampai 25% pasokan impor tersebut dipasok dari jalur Selat Hormuz yang ikut terdampak oleh konflik bersenjata.
Terdapat rintangan ekstra guna memenuhi persediaan sekaligus meredam kenaikan tarif.
“Ini kan paralel. Negara mencari supply, harga harus ditekan,” imbuh Bahlil.
Dirinya mengungkapkan, urusan pemenuhan pasokan BBM ditangani melalui pengalihan pembelian dari wilayah Timur Tengah menuju kawasan Afrika serta beberapa negara alternatif.
Sementara itu, Bahlil menyatakan lonjakan tarif diredam di antaranya dengan menjamin pasokan minyak mentah dari beberapa negara termasuk Rusia.
“Yang penting barang ada dan murah. Itu yang paling penting. Jadi, urusan ini mau dari laut sana, laut sini, langit sana, epen [emang penting], kah? Enggak penting. Yang penting ada barang, harga murah,” tutur Bahlil.
Beberapa kalangan akademisi mendukung kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang konsisten menahan nilai jual Pertalite di tengah gempuran harga energi global.
Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R. Winerungan menilai, penetapan tersebut amat tepat untuk mengamankan daya beli warga.
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Robert menguraikan, kenaikan tarif BBM bakal membawa efek domino terhadap tarif angkutan hingga harga beragam kebutuhan pokok warga.
Situasi itu membuat pihak otoritas tidak dapat begitu saja melepas tarif Pertalite mengikuti mekanisme pasar bebas.
Campur tangan lewat regulasi harga sangat dibutuhkan sebab Pertalite dikonsumsi secara luas oleh warga, sehingga dinamika harganya berisiko memicu berbagai kegiatan ekonomi.
"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," kata Robert.
Pengamat tersebut mengakui mempertahankan tarif Pertalite Rp10.000 per liter saat harga minyak dunia sudah menembus USD 107 per barel akan memberi implikasi terhadap APBN.
Margin antara tarif keekonomian dan angka yang dibayarkan konsumen pada akhirnya memperbesar beban yang mesti ditanggung oleh otoritas keuangan.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kami tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," ujarnya.
Sesuai analisa Robert, himpitan ekonomi saat ini bahkan mulai mengubah kebiasaan penggunaan BBM pada sebagian kalangan masyarakat.
Pengamat ini mengamati para pengguna yang mulanya mengonsumsi Pertamax Turbo maupun BBM RON 92 mulai berpindah memanfaatkan Pertalite guna memangkas beban biaya.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," kata Robert.
Pada kesempatan terpisah, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menganggap penetapan pihak berwenang menahan tarif Pertalite tak bisa dicermati dari kalkulasi ekonomi semata.
Pihak otoritas juga perlu memperhitungkan ketahanan sosial maupun politik sewaktu merumuskan tarif komoditas krusial layaknya BBM.
"Kami harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.
Bonti mengonfirmasi aturan tersebut mengusung konsekuensi terhadap struktur kas negara.
Namun, pengamat tersebut menilai opsi yang diambil pihak berwenang tetap akurat lantaran kestabilan menjadi salah satu aspek yang wajib dijaga sewaktu harga energi global mengalami gejolak.
"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," kata Bonti.
Meski begitu, menurut Bonti, alokasi subsidi energi yang dikucurkan pihak berwenang dapat menyusut pada tahun mendatang lantaran dinamika geopolitik yang mulai terkontrol.
Maka tak ada argumen lagi bagi pihak otoritas untuk terus-menerus menggelontorkan subsidi energi yang sanggup mengganggu ketahanan fiskal negara.
“Sekarang dengan Venezuela yang sudah mulai dieksploitasi oleh Amerika, ini juga menjadi game changer untuk peta energi global. Apakah kami akan mengambil langkah seperti itu? Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang,” ucap Bonti.