JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak menambah beban fiskal baru bagi para pengusaha.
Tambahan beban pajak dikhawatirkan dapat mengganggu momentum pertumbuhan di sektor dunia usaha.
Perwakilan dari sumbernya mengamini perlunya penambahan pendapatan negara yang bersumber dari pajak.
Namun, dirinya mengusulkan agar langkah tersebut ditempuh lewat perluasan basis pajak.
"Soal harapan dunia usaha, khususnya pajak, HIPMI berharap pemerintah mengedepankan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, bukan menambah beban kepada pelaku usaha yang selama ini sudah patuh," kata perwakilan dari sumbernya kepada Liputan6.com, Rabu (16/9/2026).
Menurut pandangannya, upaya meningkatkan penerimaan negara perlu mempertimbangkan momentum pertumbuhan dunia bisnis.
Pihaknya berharap para pengusaha dilibatkan untuk mendiskusikan rencana kebijakan yang berkaitan dengan sektor dunia usaha.
"Jangan sampai ketika pengusaha sedang ingin melakukan ekspansi, menambah investasi dan merekrut tenaga kerja, justru muncul beban fiskal baru yang membuat mereka menahan ekspansi," ucapnya.
"Kami berharap Pak Suahasil dapat membangun komunikasi yang intensif dengan dunia usaha seperti Hipmi sebelum mengambil kebijakan yang berdampak luas terhadap aktivitas bisnis," imbuh perwakilan dari sumbernya.
Pihak dari sumbernya berharap, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperhatikan peran pajak beserta basis penerimaannya.
Termasuk kontribusi yang diberikan oleh para pengusaha terhadap pendapatan negara.
"Bagi Hipmi, pajak yang sehat adalah pajak yang tumbuh seiring dengan tumbuhnya ekonomi dan dunia usaha. Kalau perusahaan berkembang, investasi bertambah, transaksi meningkat dan semakin banyak pengusaha naik kelas, basis penerimaan negara juga akan semakin kuat," tuturnya.
"Jadi kami berharap Menkeu baru dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan fiskal, dan ruang bagi dunia usaha untuk terus tumbuh serta menciptakan lapangan kerja," pihak dari sumbernya menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya dalam menjaga keuangan negara usai resmi dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.
Suahasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar dirinya melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan sampai akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Suahasil menempatkan tata kelola keuangan negara sebagai salah satu fokus prioritas.
Ia memastikan APBN harus tetap mempunyai peranan dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus merawat stabilitas perekonomian nasional.
“Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kami akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kami, [dan] bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar dia dalam konferensi pers seusai pelantikan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Berdasarkan penjelasannya, APBN tidak sebatas berfungsi sebagai instrumen pengaturan penerimaan dan pengeluaran negara.
Anggaran negara turut mengantongi peran dalam menggerakkan pelbagai aktivitas ekonomi yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, pengelolaan APBN bakal diarahkan supaya manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Suahasil menerangkan, manfaat APBN bagi perekonomian tercermin lewat beragam kegiatan ekonomi.
Sejumlah di antaranya meliputi konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, sampai ke kegiatan ekspor.
Lewat tata kelola keuangan negara yang mumpuni, APBN diharapkan tak sekadar menopang program pemerintah, melainkan juga terus memberi dampak positif bagi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
