JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah guna menyediakan dana dalam mengatasi problem tempat tinggal.
Upaya tersebut digadang menjadi langkah awal untuk menanggulangi kemiskinan.
Perkara tersebut diutarakan Tito usai menghadiri Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagaimana dipahami, persoalan tempat tinggal menjadi salah satu fokus pemerintah.
"Saya minta Kepala Daerah makin bersemangat untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah-daerah masing-masing," kata Tito di Kantor BPS, Jakarta, dikutip Jumat (14/8/2026).
Sebagaimana dipahami, BPS mendata sekitar 9,29 juta keluarga belum mempunyai tempat tinggal, dan 18,01 juta lainnya menempati hunian kepunyaan pribadi tetapi tidak layak huni.
Kelayakan tempat tinggal tersebut meliputi pelbagai aspek, seperti kekokohan bangunan hingga akses sanitasi yang memadai.
"Karena kalau perumahan ini bisa ditangani, otomatis angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem (bisa turun), angka indeks ekonomi sehat akan meningkat," kata dia.
Selanjutnya, pembenahan kualitas tempat tinggal yang berjalan turut dapat memberikan efek positif lainnya.
"Itu perumahan yang bagus akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi," imbuh dia.
Dahulu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data backlog tempat tinggal atau keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal per 2026 ini.
Perolehan data, 9,29 juta rumah tangga atau keluarga belum mempunyai hunian pribadi.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan backlog tempat tinggal secara nasional di 2026 merosot sekitar 350 ribu keluarga dibandingkan 2025 lalu.
Informasi itu dihimpun dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan BPS.
"Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350 ribu dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Pada 2025, BPS mendata total keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal sebanyak 9,64 juta rumah tangga.
Ia menjelaskan persentase backlog turut mengalami penurunan.
Pada 2025, backlog tempat tinggal menembus 13 persen, lalu merosot menjadi 12,39 persen pada 2026.
Persentase ini merosot kisaran 0,61 persen dalam kurun waktu satu tahun.
"Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini, backlog 1 yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39 persen pada bulan Maret 2026," jelas dia.