JAKARTA - Kedaulatan di sektor pangan menjadi pilar utama dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan Indonesia mampu mandiri secara pangan secara penuh.
Guna mendukung capaian tersebut, alokasi dana berkapasitas besar telah dipersiapkan oleh pihak pemerintah.
Pagu anggaran untuk sektor ketahanan pangan pada tahun 2027 dipatok mencapai angka Rp 195,3 triliun.
Jumlah dana tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,3% jika dibandingkan dengan estimasi alokasi pada tahun 2026 yang berada di kisaran Rp 190,9 triliun.
"Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional, program kampung nelayan merah putih, program kapal ikan modern, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, perlindungan usaha pertanian dan perikanan, serta subsidi pupuk," tulis dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, dikutip Selasa (18/8/2026).
Pada periode 2027 kelak, arah kebijakan pengalokasian dana ketahanan pangan dirancang dalam beberapa fokus strategis.
Langkah awal difokuskan pada penggenjot daya hasil pangan, yang ditempuh melalui optimalisasi serta perluasan areal lahan tanam, pembaruan teknologi di sektor pertanian maupun kelautan, penguatan fasilitas infrastruktur pendukung, pengembangan produksi garam nasional, pendampingan kelompok usaha, peremajaan komoditas perkebunan, hingga peningkatan riset pembenihan.
Langkah berikutnya adalah menjamin kepastian stok serta keterjangkauan harga bahan pokok, yang diwujudkan lewat pembentukan pusat produksi pangan terpadu dan kawasan perkebunan, penebalan cadangan logistik nasional, efisiensi jalur distribusi, pembangunan kawasan industri penyokong, hingga penguatan rantai pasok hulu ke hilir demi meningkatkan nilai tambah.
Fokus ketiga menitikberatkan pada perbaikan taraf hidup para produsen pangan, yaitu melalui program pemberdayaan, penyaluran bantuan alat serta sarana produksi, kemudahan akses modal dan pembiayaan, hingga penyediaan jaminan perlindungan usaha.
Fokus keempat menyasar penguatan sistem pangan yang tahan terhadap ketidakpastian iklim, mencakup langkah mitigasi serta penyesuaian atas potensi ancaman perubahan cuaca global.
Adapun fokus kelima adalah mewujudkan kedaulatan bahan pokok secara bertahap, diawali dari komoditas beras, lalu berlanjut ke jagung, kedelai, pasokan daging, bawang putih, hingga gula yang ditargetkan tuntas dalam jangka menengah.
Dalam kerangka RAPBN 2027, alokasi bantuan subsidi pupuk direncanakan menyentuh angka Rp 48,24 triliun, atau mengalami peningkatan sekitar 2,9% bila disandingkan dengan estimasi anggaran 2026 yang sebesar Rp 46,87 triliun.
Berdasarkan laporan tertulis dari sumbernya, tren alokasi belanja ketahanan pangan menunjukkan pola menanjak dalam rentang waktu lima tahun belakangan.
Meskipun demikian, grafik belanja negara di sektor ini sempat mencatatkan koreksi pada periode 2024 menuju 2025.
Bila dirinci, pada tahun 2022 besaran dana yang dialokasikan berada di angka Rp 88,8 triliun, sebelum melesat menjadi Rp 115,1 triliun pada 2023.
Tahun 2024 mencatatkan peningkatan kembali hingga mencapai Rp 159,5 triliun.
Namun memasuki tahun 2025, angka tersebut terkoreksi 9,8% hingga menyisakan Rp 143,0 triliun.
Untuk tahun berjalan ini, besaran dana diperkirakan kembali meningkat menembus Rp 190,9 triliun.
Sementara untuk kurun 2027 mendatang, disiapkan dana senilai Rp 195,3 triliun dengan pertumbuhan sekitar 2,3%.
Peningkatan alokasi dana sektor pangan selama lima tahun terakhir diklaim berimbas positif pada naiknya angka produktivitas hasil panen.
Mengacu pada catatan resmi BPS, rata-rata hasil panen padi merambat naik dari 52,38 kwintal per hektare (ku/ha) pada 2022 menjadi 53,18 ku/ha pada 2025.
Tren serupa dialami komoditas jagung, di mana tingkat produksinya naik dari 57,08 ku/ha di tahun 2022 menjadi 57,74 ku/ha pada 2025.
Tak cuma itu, output sejumlah sektor pangan pendukung lainnya juga memperlihatkan tren positif sepanjang rentang tahun 2022 hingga 2025.
Sebut saja pasokan daging ayam ras pedaging yang meningkat dari 3,77 juta ton di tahun 2022 menjadi 4,17 juta ton di tahun 2025, serta komoditas telur ayam petelur yang merangkak naik dari 5,57 juta ton pada 2022 menjadi 6,41 juta ton pada 2025.
Tingkat kemakmuran para pelaku sektor primer ini juga dicatat mengalami perbaikan, yang tecermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) per Juni 2026 di level 127,65 atau lebih tinggi dibanding Juni tahun lalu yang sebesar 121,72 (naik 4,87%).
Di saat yang sama, indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Juni 2026 bertengger di angka 107,47 atau tumbuh 5,89% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 101,49.
