JAKARTA - Kementerian Kehutanan berencana melakukan pembenahan terhadap ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
Berdasarkan keterangan Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance, yaitu pejabat dari sumbernya, bermacam kebijakan yang diterbitkan kementerian tersebut meringankan percepatan pembangunan sejumlah proyek karbon yang tengah berjalan.
"Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa karbon project yang sedang berjalan," ujar pejabat dari sumbernya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/8/2026).
Menyikapi kondisi itu, menteri dari sumbernya memastikan pihak pemerintah bakal senantiasa menyempurnakan ekosistem perdagangan karbon nasional.
Menurut keterangannya, Indonesia menyimpan daya potensi karbon yang sangat tinggi, namun sejauh ini belum bertumbuh secara optimal lantaran terhambat cara pandang yang kurang tepat.
"Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kami paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan," kata pejabat dari sumbernya.
Pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengenai Nilai Ekonomi Karbon yang kemudian dilanjutkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 sebagai regulasi teknis bidang kehutanan.
Menurutnya, kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai institusi global semacam ICVCM, Verra, serta IETA yang selama ini berperan dalam pembangunan pasar karbon global.
Selain memperkokoh aturan hukum, kementerian tersebut juga mulai membuka kesempatan transaksi karbon pada area konservasi.
Satu di antara proyek percontohan sedang digarap di Taman Nasional Way Kambas, bersamaan dengan pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional untuk merangsang pola pendanaan konservasi yang lebih inovatif melalui pendekatan pembiayaan campuran.
"Kami berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality," ujar pejabat dari sumbernya.
Dalam audiensi bersama pejabat dari sumbernya, pihak asosiasi turut memaparkan progres sejumlah proyek karbon, di antaranya proyek pengelolaan hutan seluas sekitar 73 ribu hektare di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku yang sedang berproses meraih validasi internasional.
Berikutnya ada proyek restorasi karbon seluas sekitar 97 ribu hektare di Halmahera Utara yang mempergunakan metodologi carbon removal lewat penanaman kembali di lahan bekas tebangan.
Pejabat dari sumbernya menegaskan pemerintah berkeinginan memastikan pengembangan pasar karbon tidak hanya menggandeng perusahaan swasta, tetapi juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
Kementerian terkait merangsang pengembangan proyek karbon di Perhutanan Sosial serta Hutan Adat supaya manfaat ekonomi karbon dapat dirasakan secara lebih luas sekaligus memperkuat manajemen kehutanan yang berkelanjutan.