JAKARTA - Kementerian Kehutanan bakal menata ulang ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
Merujuk Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance, yakni pejabat dari sumbernya, beragam regulasi yang dikeluarkan kementerian terkait menolong percepatan ekspansi sejumlah proyek karbon yang sedang berproses.
"Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa karbon project yang sedang berjalan," ujar pejabat dari sumbernya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/8/2026).
Menanggapi hal tersebut, pimpinan kementerian dari sumbernya menegaskan pihak pemerintah bakal terus membenahi ekosistem perdagangan karbon nasional.
Menurut pandangannya, Republik Indonesia mempunyai daya potensi karbon yang teramat besar, tetapi selama ini belum berkembang maksimal dikarenakan terkendala perspektif yang kurang pas.
"Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kami paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan," kata pejabat dari sumbernya.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang lantas disusul Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 sebagai aturan operasional sektor kehutanan.
Menurutnya, kebijakan itu memperoleh sambutan positif dari bermacam lembaga dunia seperti ICVCM, Verra, serta IETA yang selama ini berkecimpung dalam pengembangan pasar karbon internasional.
Di samping memperkuat regulasi, kementerian tersebut turut merintis peluang transaksi karbon di wilayah konservasi.
Salah satu proyek percontohan sedang dikembangkan di Taman Nasional Way Kambas, berbarengan dengan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pendanaan Taman Nasional guna menggerakkan skema pembiayaan konservasi yang lebih kreatif lewat pendekatan pembiayaan campuran.
"Kami berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality," ujar pejabat dari sumbernya.
Dalam pertemuan dengan pejabat dari sumbernya, asosiasi terkait turut memaparkan kemajuan sejumlah proyek karbon, di antaranya proyek manajemen hutan seluas sekitar 73 ribu hektare di wilayah penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku yang sedang berproses mendapatkan pengesahan global.
Lalu terdapat proyek pemulihan karbon seluas sekitar 97 ribu hektare di Halmahera Utara yang memakai metodologi penyerapan karbon melalui reboisasi pada lahan eks pembalakan.
Pejabat dari sumbernya menegaskan pihak pemerintah hendak memastikan ekspansi pasar karbon tidak sekadar melibatkan korporasi swasta, melainkan turut memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Kementerian tersebut mendorong ekspansi proyek karbon di Perhutanan Sosial dan Hutan Adat agar keuntungan ekonomis karbon bisa dinikmati lebih luas sekaligus memperkokoh tata kelola kehutanan yang lestari.
