JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membenarkan, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) selama 2026 masih menemui hambatan.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memaparkan, hingga 16 Juli 2026, realisasi KPR subsidi baru menyentuh angka 102.900 unit, sedangkan pemerintah menargetkan penyaluran tahun ini bisa melebihi perolehan 2025 yang meraih lebih dari 278.000 unit.
Ara menyebutkan, memasuki pertengahan tahun, BP Tapera mesti memacu penyaluran supaya tidak tertinggal dari raihan tahun sebelumnya.
"Per hari ini, (penyaluran KPR FLPP) 102.900 unit. Ini sudah bulan Juli. Jadi, BP Tapera punya tantangan berat untuk bisa melewati tahun lalu," ucap Ara dalam sambutannya pada acara peresmian kantor baru BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis, 16 Juli.
Dia menuturkan, program FLPP telah berjalan semenjak 2010.
Hingga 2023, realisasi penyaluran paling tinggi tercatat sekitar 229.000 unit, sebelum melonjak menjadi lebih dari 278.000 unit pada 2025.
"Sampai 2023, (penyaluran) terbesar itu adalah 229.000 (unit) melalui skema FLPP. Baru satu tahun Presiden Prabowo menjabat, beliau sudah bisa melakukan satu lompatan yaitu dari 229.000 (unit) tahun 2023 menjadi 278.000 (unit) di 2025," katanya.
Untuk mengejar perolehan tersebut, pemerintah akan kembali menyelenggarakan rapat Komite Tapera pada 23 Juli 2026 demi mengevaluasi kesiapan BP Tapera dalam memacu penyaluran rumah subsidi.
"Kalau tidak siap, kami sudah rapat dan akan rapat lagi minggu depan. Saya minta betul-betul disiapkan. Kantornya saya lihat bagus, jadi saya berharap kinerjanya lebih bagus," ujar Ara.
Dia juga mengimbau seluruh jajaran BP Tapera bekerja lebih giat dan terus melahirkan terobosan tanpa melupakan tata kelola yang baik.
"Ini bukan waktunya kami santai-santai. Ini waktunya bekerja keras, membuat terobosan sesuai tata kelola," terang dia.
Lebih jauh, Ara berpendapat, perpindahan kantor BP Tapera mesti menjadi momentum untuk mendongkrak profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, lanjut dia, BP Tapera mengemban peran strategis dalam menyokong Program 3 Juta Rumah lewat pengelolaan dan penyaluran dana FLPP.
Oleh karena itu, lembaga tersebut diharap semakin kredibel dengan tata kelola transparan, akuntabel, serta sanggup memperkokoh kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, perpindahan kantor bukan cuma perubahan tempat kerja, melainkan bagian dari strategi memperkuat performa organisasi dan menaikkan kualitas pelayanan kepada warga maupun mitra kerja.
"Kami ingin memastikan setiap proses penyaluran pembiayaan perumahan berjalan semakin cepat, transparan dan memberikan manfaat semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas dia.