JAKARTA - Menteri Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan total kredit perbankan yang dialokasikan ke sektor usaha selama tahun 2025 menyentuh angka berkisar Rp 8.865 triliun.
Merujuk pada target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebesar 25% atau kisaran Rp 2.200 triliun ditargetkan mengalir untuk sektor UMKM.
Di sisi lain, Kementerian UMKM baru bisa merealisasikan angka Rp 1.500 triliun.
Di dalam nominal Rp 1.500 triliun tersebut, terdapat KUR senilai Rp 270 triliun.
Maman pun mengonfirmasi bahwa perolehan ini memang masih berada di bawah target yang ditetapkan.
"Saya harus apa adanya, kami harus berani menyampaikan ini. Kami baru mampu mencapai Rp 1.500 triliun di mana di dalam Rp 1.500 triliun itu ada Rp 270 triliun KUR," ujar Maman dalam Raker dengan Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).
Maman kemudian memaparkan hambatan yang dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan ke UMKM.
Ia menyebutkan alokasi kredit untuk UMKM mustahil didorong tumbuh secara sepihak apabila ekosistem usahanya belum menunjang.
Bila kenaikan dipaksakan, penambahan modal yang tidak dibarengi dengan kesiapan UMKM dalam memasarkan produknya justru berisiko memicu lonjakan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Menurut Maman, kendala yang kerap terjadi selama ini adalah banyak pelaku UMKM yang telah disokong modal serta edukasi, namun pada akhirnya kesulitan memasarkan produk mereka.
"Tetapi setelah dia kami kasih pinjaman, setelah dia kami kasih dia bisa produksi barang tumbuh naik, ini yang mau jual barangnya ke pasar enggak laku. Kenapa enggak laku? Karena pasarnya becek, enggak ada yang mau beli. Kenapa? Karena hari ini pasar-pasar kami dipenuhi dengan barang-barang impor. Akhirnya apa dampaknya? Mereka ujug-ujug jadinya kredit macet, NPL naik tinggi, enggak bisa bayar utang," ujar Maman.
"Inilah situasinya. Makanya kami dalam menuju ke angka 25% harus melihat semua aspek, tidak bisa hanya sekadar dengan mengejar target ke 25%," sambungnya.
Lantaran hal tersebut, Maman menggarisbawahi perlunya keharmonisan antara sektor permodalan dan sektor pemasaran.
Saat ini, Maman menginfokan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang membenahi kinerja di sejumlah instansi terkait, contohnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Supaya apa? Barang-barang yang masuk dari luar itu sudah mulai disterilisasi," tuturnya.