JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih memperlihatkan daya tahan yang kokoh di tengah meredanya ketidakpastian global. Penguatan fiskal di tingkat wilayah diposisikan sebagai salah satu alat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan pertumbuhan yang lebih seimbang.
Hal itu diuraikan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada 22 Juni 2026. Sejumlah indikator menunjukkan ketangguhan ekonomi tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 yang mencapai 5,61%, inflasi yang tetap rendah, serta surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Selain itu, cadangan devisa tetap aman, penyaluran kredit tumbuh dua digit, dan sektor manufaktur terus beralih ke zona ekspansif.
"Hal ini mengindikasikan market confidence meningkat. Dengan peluang perdamaian AS dan Iran yang terbuka, diharapkan akan semakin meningkatkan stabilitas nilai tukar, cost of fund semakin kompetitif, investasi menguat, dan pada akhirnya momentum pertumbuhan dapat terus diperkuat," ujarnya, Senin (22/6/2026).
Melalui instrumen KEM-PPKF 2027, pemerintah berupaya mempererat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara demi menyokong rencana pembangunan. Langkah ini sekaligus mendorong efektivitas program perlindungan sosial serta membuka fleksibilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi mendongkrak mutu pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga kesejahteraan ASN di daerah.
Langkah penguatan fiskal daerah ini ditargetkan untuk menaikkan kualitas belanja sekaligus menstimulasi pertumbuhan yang merata. Kapasitas fiskal wilayah yang makin tangguh dipercaya memberikan ruang gerak lebih luas untuk membenahi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.
"Penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif," tegas Purbaya.
Untuk menjamin penguatan tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan, dijalankan pemantapan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) lewat reformasi tata kelola, penyelarasan proses bisnis transfer ke daerah, integrasi fiskal pusat-daerah, sampai perancangan KEM-PPKF regional. Langkah monitoring serta evaluasi yang lebih terpadu juga digalakkan bersama pengembangan manajemen risiko fiskal daerah yang solid demi menjaga stabilitas masa depan. Berbekal fondasi ekonomi yang tangguh dan kedisiplinan fiskal, muncul optimisme bahwa perekonomian Indonesia pada 2027 mampu tumbuh semakin kuat dan inklusif.