JAKARTA – Langkah Badan Gizi Nasional atau BGN yang tetap menggelontorkan dana insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bermasalah memicu reaksi keras.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melihat ada ketidaksingkronan kebijakan antara semangat penghematan anggaran dengan realitas di lapangan tersebut.
Charles menilai pemberian dana Rp6 juta per hari kepada unit yang sedang disanksi merupakan bentuk penghamburan terhadap uang negara yang nyata.
Apalagi dana itu mengalir ke unit-unit yang faktanya sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas pemenuhan gizi masyarakat.
Anggota legislatif ini menekankan bahwa pemerintah seharusnya mengedepankan efisiensi di segala lini kehidupan birokrasi, terutama pada program yang menyedot anggaran besar.
"Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," kata Charles dalam keterangan di Jakarta, Rabu, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya.
Upaya meminta pertanggungjawaban ini dianggap perlu agar transparansi dalam pengelolaan dana program prioritas nasional tetap terjaga dengan sangat baik.
Berdasarkan data yang beredar, saat ini terdapat sekitar 3.778 unit dapur atau satuan pelayanan yang terpaksa ditutup sementara waktu.
Charles Honoris berpendapat bahwa penghentian operasional ribuan unit tersebut seharusnya diikuti dengan penghentian aliran dana insentif harian demi menyelamatkan uang rakyat.
Jika ribuan unit SPPG itu tidak beroperasi selama dua pekan saja, hitungan teknis menunjukkan negara sebenarnya bisa menghemat dana hingga Rp317 miliar.
Jumlah uang yang sangat fantastis tersebut sejatinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak bagi kepentingan umum.
Charles memberikan saran agar dana sebesar itu dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan nasional atau meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan di daerah.
Memberikan dukungan finansial kepada unit yang tengah menjalani sanksi operasional dianggapnya sebagai sebuah upaya yang sia-sia dan tidak masuk akal.
Ia menegaskan kembali komitmen awal pemerintah bahwa tujuan utama program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah untuk memperbaiki kualitas gizi anak.
Politisi ini tidak ingin niat mulia meningkatkan kesehatan generasi mendatang justru dinodai oleh praktik manajemen anggaran yang sangat tidak efektif.
"Jangan sampai esensi untuk memperbaiki gizi rakyat itu justru dikhianati oleh manajemen yang tidak baik," ujar Charles sebagaimana dilansir dari sumbernya, Rabu (29/04).
Kekhawatiran Charles berdasar pada informasi bahwa kebijakan ini seolah mengalihkan fokus dari pemenuhan gizi menjadi sekadar bagi-bagi proyek di lapangan.
Persoalan tata kelola ini menjadi krusial mengingat harapan publik yang sangat besar terhadap keberhasilan program unggulan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Sebelum muncul keberatan dari pihak parlemen, Kepala BGN Dadan Hindayan memang sempat memberikan pembelaan terkait kebijakan pemberian insentif tetap tersebut.
Dadan berargumen bahwa SPPG yang sedang ditutup sementara tetap memerlukan dukungan anggaran karena masih harus mengurus berbagai keperluan administrasi dan logistik.
Pihak Badan Gizi Nasional merasa layanan tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab finansial meskipun operasional harian terhenti sementara.
Meskipun terdapat ribuan unit yang bermasalah, Dadan menegaskan bahwa program ini masih berjalan masif di banyak lokasi lain yang tidak terdampak.
Tercatat masih ada lebih dari 25 ribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang saat ini aktif memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
Jutaan penerima manfaat program prioritas ini diklaim tetap mendapatkan layanan optimal di tengah polemik mengenai insentif bagi unit yang disanksi.
Namun bagi Charles Honoris, argumen tersebut tidak lantas membenarkan adanya potensi pemborosan anggaran yang nilainya sangat menyolok di mata masyarakat.
Ketidakefisienan dalam manajemen tingkat bawah bisa berdampak sistemik pada kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kementerian atau lembaga negara yang baru terbentuk.
Oleh karena itu, Komisi IX bersikeras untuk melakukan audit kebijakan agar setiap rupiah yang keluar benar-benar memiliki dampak langsung pada gizi.
DPR RI tidak ingin ada celah korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berlindung di balik nama besar program strategis nasional yang sedang berjalan.
Diskusi di rapat kerja mendatang diharapkan mampu memberikan titik terang sekaligus solusi atas polemik pengelolaan anggaran insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Gizi Nasional menjadi harga mati agar implementasi program di lapangan tetap berjalan sesuai rel yang ditetapkan.