BULETINFINANSIAL.COM — Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, resmi mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026). Massie menuduh Hegseth menyalahgunakan jabatannya dengan memerintahkan serangan ke Iran tanpa persetujuan Kongres. Resolusi berstatus prioritas itu memaksa DPR AS membahasnya dalam dua hari kerja.
Resolusi pemakzulan yang diajukan Massie membawa tuduhan spesifik: Hegseth dianggap melangkahi kewenangan Kongres dengan menggelar operasi militer terhadap Iran tanpa otorisasi legislatif. Massie, politisi Republik asal Kentucky, menilai tindakan itu sebagai pelanggaran konstitusional yang tidak bisa dibiarkan.
Status privileged yang disematkan pada resolusi membuat DPR AS wajib menggelar pembahasan dalam waktu dua hari kerja. Mekanisme ini jarang dipakai dan memaksa pimpinan DPR untuk tidak menunda agenda pemakzulan di tengah tekanan politik.
Peluang Lolos Kecil, tapi Paksa Pemungutan Suara
Meski peluang resolusi disetujui dinilai kecil, langkah Massie berpotensi memaksa DPR menggelar pemungutan suara mengenai upaya pemakzulan terhadap Hegseth. Pemungutan suara itu sendiri akan menjadi catatan resmi sikap parlemen terhadap kebijakan perang pemerintahan Presiden Donald Trump.
Yang membuat langkah ini menonjol adalah asal partai Massie. Dia berasal dari Partai Republik yang sama dengan Trump, sehingga kritiknya terhadap kebijakan perang AS terhadap Iran tidak bisa dibaca sebagai manuver oposisi biasa.
Siapa Thomas Massie dan Posisinya soal Iran
Massie selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan perang AS terhadap Iran serta dukungan Washington terhadap Israel. Posisinya konsisten menolak keterlibatan militer AS di konflik Timur Tengah tanpa persetujuan Kongres.
Kritik Massie menyasar inti kewenangan perang: apakah presiden dan menteri pertahanan boleh memerintahkan serangan tanpa deklarasi perang atau otorisasi khusus dari legislatif. Tuduhan terhadap Hegseth menyebut perintah serangan ke Iran dijalankan tanpa persetujuan Kongres lebih dulu.
Dampak ke Pemerintahan Trump
Resolusi ini menempatkan Hegseth dalam posisi politik yang sulit. Sebagai menteri pertahanan yang menangani operasi militer langsung, tuduhan penyalahgunaan jabatan menyentuh legitimasi kebijakan perang pemerintahan Trump di hadapan publik dan parlemen.
DPR AS kini menghadapi tenggat dua hari kerja untuk membahas resolusi tersebut. Jika dibawa ke pemungutan suara, hasilnya akan menunjukkan seberapa besar dukungan di dalam Partai Republik terhadap cara Hegseth menjalankan operasi militer terhadap Iran.
