JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan mengutarakan bahwa dirinya memperoleh instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menangani persoalan sampah di tanah air.

Menurut penjelasannya, arahan tersebut merupakan langkah dorongan agar Indonesia mampu menjelma menjadi negara maju.

Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia mencatatkan produksi sampah di kisaran 25 sampai 71 juta ton sepanjang 2025.

Adapun porsi terbesar sampah didominasi oleh sisa bahan makanan yang menyumbang sekitar 40-45 persen, lalu diikuti limbah plastik sebesar 20 persen.

"Karena Presiden perintah, bagaimana Indonesia maju kalau sampah saja tidak bisa diatasi. Kalau sampah saja kami tidak bisa urus, bagaimana kami mengurus yang lebih besar. Itu perintah Pak Presiden. Berapa lama? Saya mengatakan 60-70 persen, 2 tahun selesai," kata dari sumbernya.

Terlebih lagi, kondisi permasalahan sampah saat ini, utamanya pada sejumlah wilayah, telah tergolong dalam status darurat.

Di mana dijumpai tumpukan sampah menggunung yang ketinggiannya menembus 60 meter.

Kementerian Lingkungan Hidup turut membeberkan bahwa kini masih terdapat 75 persen atau setara 108.652 ton per hari yang belum tertangani secara optimal.

"PSEL yang ada di Kota Bekasi. Pertama dulu di Bali, Jawa Barat, di Bandung. Terus di sini, berarti sudah tiga. Yang akan diresmikan, insyaallah, bulan Oktober di Sumatera Selatan. Target kami tadi, Danantara Mas Pandu mengatakan mudah-mudahan 2027-2028 itu bisa selesaikan," kata dari sumbernya.

"Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Nah, tapi itu semua baru yang darurat ini. Seperti Bantar Gebang ini, Kota Bekasi ini darurat. Di Tangerang itu juga darurat, Bali juga darurat. Tumpukannya sudah sampai 60 meter tingginya," sambungnya.

Mengenai PSEL, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dari sumbernya menyampaikan bahwa kehadiran PSEL Bekasi siap mengolah 500 ribu ton sampah tiap tahunnya.

Serta sanggup menekan emisi karbon hingga 640.000 ton dan menyuplai kebutuhan daya bersih untuk 55.000 rumah di Kota Bekasi.

"Dan inisiatif yang bernilai Rp3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan 1.000 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%," tutup dari sumbernya.