Flores – Gempa yang berpusat di wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 lalu menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tidak hanya merusak permukiman, guncangan tersebut juga berdampak signifikan pada jaringan infrastruktur vital di Nusa Tenggara Timur. Hingga 20 Agustus 2026, tim Kementerian PU telah memeriksa puluhan titik longsoran dan jembatan di sejumlah ruas jalan nasional, sekaligus melakukan pembersihan, pengamanan, dan menyiapkan penanganan permanen pada lokasi yang mengalami kerusakan.
Berdasarkan pendataan awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur, dampak kerusakan yang tercatat cukup luas, mencapai 94 titik jalan dan jembatan rusak akibat gempa. Rinciannya meliputi 75 titik longsoran, tiga titik amblas, serta 16 jembatan dan duiker. Dari total kerusakan tersebut, Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan pemeriksaan lapangan pada 34 titik longsoran dan sembilan jembatan/duiker.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, sejak hari pertama terjadinya gempa, dirinya telah menginstruksikan jajaran balai di wilayah NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan penuh dalam penanganan pascabencana.
"Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan," kata Menteri Dody.
Pemulihan infrastruktur dilakukan dengan skema bertahap. Pada lokasi longsoran yang mengganggu badan jalan, tim melakukan pembersihan material dan pengamanan agar kendaraan tetap dapat melintas. Adapun untuk titik yang memiliki potensi longsor lanjutan atau mengalami kerusakan struktur, Kementerian PU menyiapkan penanganan lebih permanen.
Salah satu contohnya terlihat di ruas Ruteng–Reo–Kedindi, di mana material batuan yang menutup area jalan telah dibersihkan. Untuk mengantisipasi longsor susulan, penanganan lanjutan disiapkan melalui pemasangan rock bolt, wire mesh, dan rockfall barrier. Setelah penanganan darurat, lalu lintas pada lokasi tersebut tetap dapat berfungsi dua arah.
Penanganan juga dilakukan di ruas Ruteng–Km 210 dan Km 210–Batas Kabupaten Manggarai. Selain membersihkan material longsoran dan batuan, Kementerian PU memasang rambu peringatan, menutup retakan badan dan bahu jalan, membersihkan saluran, serta menyiapkan penguatan lereng menggunakan rock bolt dan jaring pengaman pada lokasi yang membutuhkan penanganan permanen.
Sementara di wilayah Ende, penanganan dilakukan pada sejumlah titik di ruas Aegela–Batas Kota Ende, Batas Kota Ende–Detusoko, Junction–Wolowaru, serta Wolowaru–Lianunu. Pembersihan longsoran telah dilakukan, sementara bahu jalan yang terdampak diperkuat dan beberapa lokasi disiapkan untuk penanganan permanen berupa dinding penahan tanah, shotcrete, jaring aktif, maupun sistem drainase untuk mengendalikan aliran air dari lereng.
Kementerian PU memastikan kondisi 15 ruas jalan nasional yang terdampak gempa secara umum tetap fungsional. Arus kendaraan, termasuk distribusi logistik dan BBM, juga masih berjalan lancar.
Selain jalan, pemeriksaan juga dilakukan Kementerian PU pada jembatan terdampak seperti penanganan expansion joint, elastomer, abutment, dinding sayap, serta elemen pengaman sungai. Penanganan sementara dilakukan untuk mengamankan struktur dan area sekitar, sementara rehabilitasi permanen disiapkan agar jembatan dapat kembali berfungsi sesuai perencanaan.
Salah satunya Jembatan Nanga Roro di ruas Aegela–Batas Kota Ende. Hasil pemeriksaan ditemukan kerusakan pada sejumlah elemen jembatan, termasuk balok penahan gempa, fondasi yang mengalami gerusan, dinding penahan tanah, wingwall, dan expansion joint. Penanganan sementara dan rencana rehabilitasi permanen telah disiapkan Kementerian PU pada tahun ini.
Kementerian PU melalui BPJN NTT dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap infrastruktur terdampak, termasuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan lanjutan akibat gempa susulan. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan akses masyarakat di wilayah Flores.
