JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan strategis bersama jajaran delegasi dan jajaran duta besar negara Uni Eropa.
Agenda perundingan tersebut difokuskan untuk mempererat hubungan perdagangan serta mempercepat eksekusi kesepakatan IEU CEPA.
"Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," ungkap dari sumbernya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).
Dijelaskan oleh dari sumbernya, berjalannya pakta tersebut pada awal tahun mendatang membuat Indonesia menerima keringanan pos tarif 0% secara langsung sebesar 90,4%, sedangkan 8,37% sisanya dikurangi secara berkala guna meluaskan pemasaran kelapa sawit, alas kaki, kopi, furnitur, hasil tani/laut, serta produk komunikasi.
Di sisi lain, kawasan Eropa akan mendapatkan jangkauan pasar yang jauh lebih luas di Tanah Air serta ketersediaan barang bernilai bersaing.
"Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat," jelas dari sumbernya.
Melalui pengesahan kesepakatan ini, Indonesia optimistis mampu mendatangkan iklim investasi baru yang substansial.
Pemerintah mengarahkan investasi Eropa pada lini industri bernilai tinggi, meliputi manufaktur canggih, energi bersih, kendaraan listrik, digitalisasi, serta farmasi guna mendukung transformasi industri nasional.
"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," tutur dari sumbernya.
Seiring berakhirnya fasilitas GSP Indonesia pada akhir tahun, percepatan ratifikasi perjanjian IEU CEPA dipandang vital untuk mencegah kekosongan payung hukum.
Di lain pihak, perwakilan dari sumbernya menyambut baik inisiatif penyelenggaraan dialog bilateral ini.
"Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan perusahaan Eropa," jelas dari sumbernya.
Ia juga menyetujui pandangan bahwa frekuensi kunjungan menteri, delegasi perdagangan, hingga anggota dinasti kerajaan Eropa ke Indonesia bakal makin meningkat ke depannya.
Agenda tersebut juga mencakup rencana kedatangan pejabat dari sumbernya pada kurun waktu Oktober atau November mendatang.
"Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kami dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa," tutup dari sumbernya.
Pertemuan penting tersebut juga dihadiri oleh unsur menteri, wakil menteri, jajaran pejabat eselon I lintas kementerian, serta para perwakilan diplomatik negara anggota Uni Eropa.
