JAKARTA - Pemerintah berencana mengadopsi mekanisme klasifikasi desil untuk mendistribusikan berbagai program bantuan, mulai dari alokasi Pertalite, KIP, sampai kuota seleksi masuk sekolah jalur afirmasi.
Penerapan skema baru ini difungsikan agar alokasi bantuan dapat disalurkan secara lebih presisi.
Seorang ahli ekonomi mengingatkan agar pembatasan tersebut tidak cuma ditujukan untuk mengikis daftar penerima demi mengurangi pengeluaran negara.
"Menurut saya, kebijakan subsidi berbasis desil memang lebih rasional dibanding subsidi yang terlalu universal, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas data dan desain kebijakannya. Jangan sampai desil hanya dijadikan instrumen administratif untuk mengurangi jumlah penerima demi menekan beban fiskal," ungkap dari sumbernya saat dihubungi dari sumbernya, Kamis (13/8/2026).
Pengamat itu memaparkan bahwa secara teknis prioritas utamanya ialah menekan kesalahan inklusi tanpa menaikkan kesalahan eksklusi.
Dengan kata lain, kelompok sejahtera wajib dipangkas, tetapi masyarakat tidak mampu jangan sampai tereliminasi gara-gara kekeliruan pembaruan data.
Ia menjelaskan bahwa variabel desil bukanlah indikator mutlak dari kondisi finansial sebuah keluarga, melainkan sekadar gambaran posisi relatif pada skala kesejahteraan.
Keluarga pada posisi desil 5 atau 6 belum tentu stabil secara finansial sebab berpotensi menanggung beban hidup tinggi, pemutusan hubungan kerja, ongkos pendidikan, cicilan, hingga ketimpangan harga antarwilayah.
"Karena itu, menggunakan satu indikator desil untuk banyak kebijakan sekaligus seperti KIP, subsidi BBM, bantuan sosial, hingga jalur afirmasi berisiko menciptakan kesalahan kebijakan yang sistemik jika basis datanya tidak akurat dan tidak diperbarui secara cepat," tuturnya.
"Untuk subsidi energi seperti Pertalite, pendekatan berbasis desil juga tidak cukup. Pemerintah perlu mengombinasikannya dengan karakteristik kendaraan, pola konsumsi BBM, lokasi tempat tinggal, serta kebutuhan mobilitas ekonomi," lanjutnya.
Pengamat itu menceritakan contoh warga pada tingkatan desil atas namun bekerja di sektor informal dengan kebutuhan mobilitas tinggi tentu sangat berbeda dibanding warga kaya pemilik banyak mobil.
Bila eksekusi aturan hanya berpatokan pada garis batas desil, pembenahan subsidi berisiko menjadi terlampau dangkal untuk mengatasi permasalahan yang bersifat multidimensi.
"Jadi, ukuran keberhasilan reformasi subsidi bukan seberapa banyak penerima yang berhasil dipangkas, tetapi seberapa besar kebocoran subsidi berkurang tanpa menambah kelompok rentan yang kehilangan hak. Kalau penerima berkurang karena kelompok mampu dikeluarkan, itu efisiensi. Tetapi kalau penerima berkurang karena data tidak akurat atau desain terlalu kaku, itu bukan reformasi subsidi, melainkan penghematan fiskal yang dibayar oleh kelompok rentan," tutupnya.
Sebelumnya, pengelola bisnis migas nasional menyebut masih menantikan terbitnya regulasi baru terkait wacana pembatasan BBM Pertalite untuk warga kelas menengah ke atas.
Pihak perseroan menegaskan mekanisme teknis penerapan masih dalam tahap pengkajian mendalam bersama pemangku kebijakan.
Juru bicara dari sumbernya menegaskan pihak korporasi siap menaati ketentuan akhir yang disahkan pemerintah.
"Kami ikut hasil regulasinya nanti. Masih didalami dan didetailkan nantinya bersama pemerintah," kata dari sumbernya kepada dari sumbernya, Kamis (13/8/2026).
Di sisi lain, pimpinan kementerian keuangan mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji peluang penghentian penyaluran Pertalite untuk golongan desil 9 dan 10.
Menurut pimpinan kementerian tersebut, kelompok mampu itu diwacanakan tidak lagi berhak membeli BBM subsidi dan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
"Yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata dari sumbernya.
Pimpinan kementerian itu menjelaskan pemerintah tengah menguji sistem pendukung guna mengimplementasikan aturan anyar tersebut.
Ia menilai infrastruktur milik BUMN terkait sudah siap dipakai, meski kepastian tanggal pelaksanaannya masih dibahas.
Adapun pimpinan kementerian energi menyebutkan koordinasi terus dimaksimalkan demi menjamin dana subsidi energi tepat sasaran.
Menurut pimpinan sektor energi tersebut, anggaran subsidi yang menembus ratusan triliun rupiah semestinya dialokasikan penuh bagi warga kurang mampu.
"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kami subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi," ujar dari sumbernya.
Pimpinan sektor energi itu menjamin bahwa armada sepeda motor tidak masuk dalam daftar pembatasan yang sedang digodok.
Ia mencontohkan mobil pribadi kelas atas dari brand ternama sebagai tipe kendaraan yang tidak layak mendapatkan kucuran BBM bersubsidi.
