JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan pengelompokan tingkat kesejahteraan berbasis desil dalam penyaluran bermacam bantuan, mulai dari BBM jenis Pertalite, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga jalur penerimaan sekolah afirmasi.
Langkah ini diambil demi memastikan bantuan sosial dapat terdistribusi secara lebih tepat sasaran.
Seorang pakar ekonomi mewanti-wanti agar regulasi tersebut tidak sengaja ditujukan untuk memangkas jumlah penerima manfaat demi mengurangi beban kas negara.
"Menurut saya, kebijakan subsidi berbasis desil memang lebih rasional dibanding subsidi yang terlalu universal, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas data dan desain kebijakannya. Jangan sampai desil hanya dijadikan instrumen administratif untuk mengurangi jumlah penerima demi menekan beban fiskal," ungkap dari sumbernya saat dihubungi dari sumbernya, Kamis (13/8/2026).
Pakar tersebut menjelaskan bahwa dari segi teknokratis, sasaran utamanya haruslah menekan kesalahan inklusi tanpa menambah kesalahan eksklusi.
Artinya, warga dari kalangan mampu harus dieksklusi, namun masyarakat rentan jangan sampai terdepak akibat kekeliruan pencatatan data.
Ia menguraikan bahwa tingkatan desil bukanlah tolok ukur sempurna atas kapasitas finansial keluarga, melainkan sekadar urutan relatif dalam susunan tingkat kesejahteraan.
Penghuni rumah tangga di tingkat desil 5 atau 6 belum tentu aman secara ekonomi lantaran bisa saja menanggung beban keluarga yang berat, PHK, biaya pendidikan, angsuran, maupun variasi biaya hidup daerah.
"Karena itu, menggunakan satu indikator desil untuk banyak kebijakan sekaligus seperti KIP, subsidi BBM, bantuan sosial, hingga jalur afirmasi berisiko menciptakan kesalahan kebijakan yang sistemik jika basis datanya tidak akurat dan tidak diperbarui secara cepat," tuturnya.
"Untuk subsidi energi seperti Pertalite, pendekatan berbasis desil juga tidak cukup. Pemerintah perlu mengombinasikannya dengan karakteristik kendaraan, pola konsumsi BBM, lokasi tempat tinggal, serta kebutuhan mobilitas ekonomi," lanjutnya.
Ia mengambil sampel seseorang dari kategori desil cukup tinggi namun bekerja pada sektor informal dengan tingkat mobilitas tinggi tentu tidak bisa disamakan dengan keluarga kaya pemilik deretan kendaraan pribadi.
Apabila formula kebijakan sebatas berpatokan pada batas desil semata, penyaluran bantuan dinilai terlalu dangkal untuk mengurai masalah yang sejatinya kompleks.
"Jadi, ukuran keberhasilan reformasi subsidi bukan seberapa banyak penerima yang berhasil dipangkas, tetapi seberapa besar kebocoran subsidi berkurang tanpa menambah kelompok rentan yang kehilangan hak. Kalau penerima berkurang karena kelompok mampu dikeluarkan, itu efisiensi. Tetapi kalau penerima berkurang karena data tidak akurat atau desain terlalu kaku, itu bukan reformasi subsidi, melainkan penghematan fiskal yang dibayar oleh kelompok rentan," tutupnya.
Sebelumnya, BUMN pengelola migas menegaskan masih menunggu payung hukum resmi mengenai rencana pembatasan BBM Pertalite bagi masyarakat kelas atas.
Pihak perusahaan menyebutkan bahwa skema pemangkasan tersebut masih digodok mendalam bersama jajaran pemerintah.
Perwakilan dari sumbernya menegaskan akan patuh terhadap isi regulasi yang bakal disahkan pemerintah kelak.
"Kami ikut hasil regulasinya nanti. Masih didalami dan didetailkan nantinya bersama pemerintah," kata dari sumbernya kepada dari sumbernya, Kamis (13/8/2026).
Sebelumnya, pejaabat kementerian keuangan menyatakan pemerintah sedang mencermati wacana penyetopan Pertalite bagi warga di klasifikasi desil 9 dan 10.
Menurut pimpinan instansi tersebut, masyarakat di kategori itu berpotensi tidak lagi diizinkan membeli Pertalite dan diwajibkan berpindah ke BBM non-subsidi.
"Yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata dari sumbernya.
Pimpinan kementerian itu menyebutkan pemerintah masih menguji keandalan sistem teknis guna mengeksekusi skema pemangkasan tersebut.
Ia menilai kesiapan infrastruktur BUMN terkait sudah cukup mantap untuk dioperasikan walau jadwal pelaksanaannya belum diputuskan.
Sementara itu, pimpinan kementerian energi menegaskan dialog terus dilakukan guna menjamin alokasi subsidi migas benar-benar tepat sasaran.
Menurut pimpinan sektor energi tersebut, dana subsidi bernilai ratusan triliun rupiah wajib disalurkan khusus kepada warga yang benar-benar berhak.
"Sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kami subsidi? Contoh, Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi," ujar dari sumbernya.
Pimpinan sektor energi itu menegaskan pula bahwa kendaraan roda dua tidak termasuk sebagai objek pembatasan dalam draf aturan yang sedang dimatangkan.
Ia menunjuk kendaraan berkelas mewah layaknya produk impor Eropa sebagai jenis moda transportasi yang sepatutnya tidak menikmati kucuran BBM bersubsidi.
