JAKARTA - Berbagai asosiasi pengembang perumahan menyatakan kesiapan dan dukungan penuh mereka terhadap pemberlakuan skema Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dengan durasi masa kredit mencapai 40 tahun.
Langkah anyar ini dianggap sebagai strategi jitu dalam membuka kesempatan yang lebih lebar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR untuk memperoleh tempat tinggal yang pantas, sekaligus memangkas angka kekurangan kepemilikan atau backlog perumahan di tanah air.
Perpanjangan jangka waktu pinjaman dinilai menjadi solusi nyata guna menyelesaikan persoalan kebutuhan papan di dalam negeri, yang angka kekurangannya saat ini diproyeksikan berada di angka 9,9 juta sampai 15 juta unit.
Melalui masa cicilan yang jauh lebih panjang, beban pengeluaran bulanan yang mesti dikeluarkan oleh masyarakat berpendapatan rendah bakal berkurang secara drastis.
"Panjangnya tenor ini akan menurunkan angsuran, sehingga semakin banyak masyarakat untuk bisa mengakses rumah itu," ujar pimpinan asosiasi usaha properti nasional.
Manfaat baik dari implementasi sistem keuangan ini bakal terasa langsung lewat mengecilnya nominal angsuran berkala yang wajib dibayarkan oleh para pembeli.
Sistem ini memberikan gambaran jelas mengenai penurunan nominal tagihan kredit yang signifikan dan memberi keuntungan bagi para pengaju KPR bersubsidi ke depannya.
"Yang dulu angsurannya Rp1,1 juta sampai Rp1,2 juta, ketika 40 tahun tinggal Rp700 ribuan," katanya.
Formulasi program ini memang sengaja dirancang demi menyasar golongan pekerja bergaji rendah, tidak terkecuali para pekerja di sektor agraris yang rata-rata penghasilannya berada di kisaran Rp2,43 juta per bulan.
Lewat kalkulasi nominal angsuran di angka Rp700 ribuan, porsi tagihan pembiayaan bulanan tersebut hanya menghabiskan sekitar 30 sampai 33 persen dari total upah bulanan mereka.
Masa pinjaman hingga 40 tahun tersebut nantinya bakal disajikan sebagai alternatif pembiayaan yang bersifat adaptif bagi masyarakat.
"Nanti tetap dikasih pilihan masyarakat apakah mau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun," pungkas pejabat kementerian perumahan.
Pihak pemerintah sendiri mematok target penyaluran dana bantuan untuk 350 ribu unit rumah bersubsidi lewat pemaksimalan program FLPP pada sepanjang tahun 2026.
Merujuk pada catatan proyeksi finansial milik lembaga pengelola tabungan perumahan, bagan simulasi bagi produk properti subsidi zona 1 dengan estimasi harga jual senilai Rp166 juta memperlihatkan penurunan angka tagihan yang bertahap selaras dengan durasi tenor yang dipilih konsumen.
