JAKARTA - Indonesia tengah menyiapkan kekuatan militer yang lebih modern dan adaptif untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) menargetkan pembangunan signifikan pada Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) hingga 2029, yang menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Langkah ini bertujuan memperkuat postur pertahanan nasional, memastikan kemampuan tanggap, dan menjaga kedaulatan negara di seluruh wilayah nusantara.
Koordinasi terkait pembangunan kekuatan TNI dibahas dalam rapat yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
“Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo.
Penguatan Angkatan Darat: Fokus Perbatasan
TNI AD menekankan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Targetnya adalah pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
Penempatan batalyon ini bertujuan meningkatkan kemampuan deteksi dini, memperkuat pertahanan strategis, dan memastikan kesiapan menghadapi ancaman di wilayah rawan.
Selain penempatan fisik, pembangunan batalyon ini juga mendukung strategi pertahanan berbasis pulau besar dan pulau strategis, yang merupakan kebijakan inti pertahanan nasional.
Dengan jumlah batalyon yang memadai, TNI AD diharapkan dapat melakukan pengawasan wilayah dan intervensi cepat apabila terjadi situasi darurat di perbatasan.
Modernisasi Angkatan Laut dan Kekuatan Maritim
TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral). Selain itu, modernisasi sarana dan prasarana kapal berbasis teknologi informasi menjadi fokus utama.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kemampuan pengawasan laut, memperkuat keamanan maritim, dan mendukung integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare.
Modernisasi kapal dan alutsista ini bertujuan meningkatkan respons cepat TNI AL terhadap ancaman di wilayah perairan strategis Indonesia. Keamanan jalur laut menjadi prioritas, mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional.
Target Angkatan Udara dan Pertahanan Antariksa
TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).
Tujuannya adalah memperkuat sistem pertahanan udara nasional dan menyiapkan kemampuan deteksi serta respons cepat terhadap ancaman udara dan antariksa.
Selain radar, TNI AU fokus pada integrasi sistem pertahanan multi-layer untuk memperkuat interoperabilitas antar-matra. Hal ini penting agar setiap satuan dapat berkoordinasi secara optimal, terutama dalam menghadapi ancaman strategis dari luar negeri maupun ancaman nonkonvensional.
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
Seluruh pembangunan kekuatan pertahanan diarahkan pada pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan bertugas memperkuat pertahanan mandiri di seluruh wilayah nusantara dan menjadi pusat koordinasi operasi gabungan antara AD, AL, dan AU.
Rapat koordinasi juga menekankan pentingnya penguatan satuan siber dan Nubika (nuklir, biologi, kimia) sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman nonkonvensional. Penambahan alutsista strategis termasuk kapal selam dan radar pertahanan udara turut menjadi bagian dari modernisasi militer Indonesia.
Tantangan Infrastruktur dan Komunikasi Publik
Selain pembangunan satuan, penyediaan lahan untuk pangkalan baru menjadi tantangan, terutama di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Komunikasi publik strategis juga menjadi perhatian, agar masyarakat memahami arah kebijakan pertahanan nasional dan mendukung langkah TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Integrasi sistem pertahanan berbasis teknologi modern dan interoperabilitas antar-matra menjadi prioritas. Hal ini memastikan seluruh alutsista dan fasilitas pertahanan dapat berfungsi optimal secara terpadu.
Rencana Strategis
Hasil rapat koordinasi menunjukkan bahwa pembangunan kekuatan TNI periode 2025-2029 akan mengacu pada strategi pertahanan berbasis pulau besar dan pulau strategis, menunggu finalisasi Rencana Strategis (Renstra) Kemenhan/TNI.
Dengan target 750 batalyon AD, 5 Koarmada AL, dan 33 Satrad AU, TNI diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan pertahanan yang terus berkembang, menjaga stabilitas nasional, dan meningkatkan kemampuan adaptif di berbagai medan.
Rencana pembangunan ini tidak hanya memperkuat pertahanan fisik, tetapi juga mendorong kemampuan adaptif TNI di bidang siber, maritim, udara, dan antariksa.
Langkah ini mencerminkan visi pertahanan modern yang holistik, berorientasi pada keamanan nasional, serta siap menghadapi dinamika geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.
