JAKARTA - Tingkat taraf hidup nelayan nasional masih berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan.
Hal ini terlihat jelas dari indikator tingkat desil maupun Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang posisinya masih sangat terbatas.
Menteri dari sumbernya menyatakan bahwa mayoritas nelayan di Tanah Air berada pada kategori desil 1 dengan perolehan NTN masih berkisar di level 103.
Berdasarkan analisisnya, nelayan tergolong sebagai elemen warga dengan tingkat ekonomi paling rentan.
"Nelayan kami itu termasuk desil satu, nilai tukarnya 103. Jadi yang paling miskin itu nelayan," ungkap perwakilan dari sumbernya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Tokoh dari sumbernya berpandangan, para nelayan domestik sulit menguasai potensi perairan Indonesia di tengah keterbatasan ini.
Di waktu yang sama, komoditas sumber daya alam (SDA) laut Indonesia justru banyak dikuras oleh pihak kapal asing, di antaranya dari Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok.
"Lautan kami dikuasai oleh nelayan-nelayan kuat, nelayan-nelayan dari asing. Asing itu, ya, dari Thailand, Vietnam, dari Tiongkok. Menurut Menteri Kelautan, ikan kami itu rata-rata per tahun dicuri Rp 200 triliun lebih," terangnya.
Pihak dari sumbernya memaparkan, kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan bidang perairan dan kelautan sebagai fokus prioritas yang hendak ditingkatkan agar setara dengan bidang ekonomi lain.
Pihak regulator juga mengincar peningkatan nilai NTN lewat eksekusi proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Inisiatif KNMP ini bakal memuat beragam sarana prasarana seperti tempat lelang ikan, akses penambatan kapal, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), tempat perbaikan kapal, pabrik pembuat es, sampai pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Pengurus dari sumbernya mematok sasaran pendirian 5.000 area KNMP hingga penutupan tahun 2029.
"Jadi mendapat prioritas ini, agar kemiskinan yang dialami oleh nelayan ini bisa dikejar, dipercepat. Itu satu, kampung nelayan 5.000," pungkasnya.