BULETINFINANSIAL.COM — Pemerintah menyatakan terus membenahi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Perbaikan data menyasar warga miskin dan rentan yang terdaftar maupun belum masuk sistem. Pembaruan data dilakukan lewat mekanisme resmi yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
DTSEN menggantikan peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan tunggal. Seluruh kementerian dan lembaga yang menyalurkan bansos mengacu pada basis data yang sama. Tujuannya mencegah tumpang tindih penerima antarprogram.
Mengapa DTSEN Diperbaiki
Pemerintah menyoroti masih adanya data warga yang tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya. Sebagian penerima tercatat mampu namun masih menerima bantuan. Sebaliknya, warga miskin yang berhak justru belum masuk sistem.
Perbaikan mencakup pemutakhiran status ekonomi keluarga, tanggungan, dan kondisi tempat tinggal. Pemerintah daerah diminta aktif mengusulkan perubahan data warganya. Tanpa usulan itu, data lama berpotensi terus dipakai sebagai dasar penyaluran.
Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian
Pemerintah menegaskan pembaruan DTSEN bukan kerja satu instansi saja. Kementerian Sosial berkoordinasi dengan kementerian lain serta pemerintah kabupaten dan kota. Setiap daerah bertanggung jawab memverifikasi data warganya sebelum diusulkan ke pusat.
Mekanisme ini memungkinkan warga yang layak tetapi belum terdaftar untuk diusulkan masuk. Sebaliknya, warga yang sudah tidak memenuhi syarat dapat dikeluarkan dari daftar penerima.
Cara Warga Memastikan Statusnya Terdata
Warga yang merasa berhak menerima bansos dapat mengecek statusnya secara mandiri. Pemerintah menyediakan kanal resmi untuk melihat apakah nama sudah tercatat sebagai penerima.
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban ponsel atau komputer.
- Masukkan nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa sesuai KTP.
- Isi nama lengkap sesuai kartu identitas, lalu masukkan kode verifikasi yang tampil.
- Klik tombol cari untuk melihat status dan program bantuan yang tercatat.
Warga yang namanya belum muncul dapat melapor ke kantor desa atau kelurahan. Petugas setempat akan menyalurkan usulan melalui mekanisme musyawarah desa. Usulan itu selanjutnya diteruskan ke dinas sosial kabupaten atau kota.
Dampak bagi Penerima Bansos
Pembaruan data berdampak langsung pada kelanjutan penerimaan bantuan. Penerima yang datanya tidak diperbarui berisiko dicoret dari daftar. Karena itu, warga diminta proaktif memastikan data keluarganya sesuai kondisi terkini.
Perubahan status sosial ekonomi, seperti naiknya penghasilan atau berkurangnya tanggungan, sebaiknya dilaporkan. Laporan itu menjadi bahan penilaian apakah penerima masih layak menerima bantuan.
Kanal Pengaduan dan Peringatan Penipuan
Warga yang menemukan kejanggalan dalam penyaluran bansos dapat mengadu ke kanal resmi pemerintah. Pengaduan bisa disampaikan melalui dinas sosial setempat atau layanan pengaduan Kementerian Sosial.
Masyarakat diimbau tidak memakai jasa calo atau pihak yang menjanjikan kelolosan sebagai penerima. Proses pendataan tidak memungut biaya apa pun. Informasi resmi terkait jadwal dan besaran bantuan hanya diumumkan melalui kanal pemerintah.