JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan bahwasanya ia mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kendala sampah di Indonesia.
Ia menilai, penugasan itu menjadi bagian dari upaya menggerakkan Indonesia ke arah negara maju.
Berdasarkan sajian data Kementerian Lingkungan Hidup lewat Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia menghasilkan timbulan sampah berkisar 25 hingga 71 juta ton selama tahun 2025.
Mayoritas limbah tersebut berasal dari sisa makanan yang berkontribusi sebesar 40-45 persen dan disusul sampah berbahan plastik sebesar 20 persen.
"Karena Presiden perintah, bagaimana Indonesia maju kalau sampah saja tidak bisa diatasi. Kalau sampah saja kami tidak bisa urus, bagaimana kami mengurus yang lebih besar. Itu perintah Pak Presiden. Berapa lama? Saya mengatakan 60-70 persen, 2 tahun selesai," kata dari sumbernya.
Apalagi, perihal penanganan sampah dewasa ini, khususnya di beberapa daerah, telah masuk status darurat.
Di lokasi-lokasi tersebut terdapat tumpukan sampah menyerupai gunung dengan tinggi mencapai 60 meter.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat masih terdapat 75 persen atau 108.652 ton per hari volume sampah yang belum terkelola secara maksimal.
"PSEL yang ada di Kota Bekasi. Pertama dulu di Bali, Jawa Barat, di Bandung. Terus di sini, berarti sudah tiga. Yang akan diresmikan, insyaallah, bulan Oktober di Sumatera Selatan. Target kami tadi, Danantara Mas Pandu mengatakan mudah-mudahan 2027-2028 itu bisa selesaikan," kata dari sumbernya.
"Pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini. Nah, tapi itu semua baru yang darurat ini. Seperti Bantar Gebang ini, Kota Bekasi ini darurat. Di Tangerang itu juga darurat, Bali juga darurat. Tumpukannya sudah sampai 60 meter tingginya," sambungnya.
Berkaitan dengan PSEL, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dari sumbernya memaparkan bahwa pemanfaatan PSEL Bekasi bakal menyerap 500 ribu ton sampah per tahun.
Fasilitas ini juga mampu memangkas pelepasan emisi karbon sebanyak 640.000 ton sekaligus mengalirkan pasokan energi ramah lingkungan bagi 55.000 kediaman warga di Kota Bekasi.
"Dan inisiatif yang bernilai Rp3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan 1.000 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%," tutup dari sumbernya.