JAKARTA - Pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 209 miliar untuk menjaga operasional layanan kapal perintis yang dijalankan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, jajaran Komisi V DPR, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Kompleks Parlemen, Senin (20/7/2026).
Prasetyo menjelaskan, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 139 miliar untuk PT Pelni dan Rp 70 miliar untuk PT ASDP Indonesia Ferry.
"Tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk Pelni dan kurang lebih Rp 70 miliar untuk ASDP. Sehingga tadi langsung kami bersama-sama memberikan persetujuan untuk dua hal tersebut," ujar dari Sumbernya ditemui di DPR.
Ia menambahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga langsung menyetujui kebutuhan anggaran yang diajukan kedua BUMN transportasi tersebut.
Selain Pelni dan ASDP, pemerintah juga menyetujui dukungan pendanaan bagi Perum Damri.
Namun, menurut dari Sumbernya, kebutuhan Damri bukan berupa tambahan anggaran, melainkan skema pendanaan alternatif.
"Tadi ada permohonan dari Damri dan kami juga memberikan persetujuan untuk dicarikan solusi pendanaannya. Kalau ASDP dan Pelni berhubungan dengan penyeberangan laut, Damri untuk transportasi darat memiliki persoalan yang sama, tetapi tidak secara spesifik memerlukan tambahan anggaran, melainkan skema pendanaan," jelasnya.
Lebih lanjut, dari Sumbernya mengungkapkan pemerintah juga menyetujui tambahan anggaran belanja (ABT) untuk Kementerian Perhubungan sebesar sekitar Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun pada semester II 2026.
"Kalau mekanisme ABT hanya untuk tahun anggaran berjalan, berarti untuk sisa semester kedua tahun 2026. Nilainya sekitar Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,4 triliun," kata dari Sumbernya.