JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan perbaikan performa hingga akhir April 2026. Defisit anggaran dilaporkan berhasil ditekan hingga ke angka 0,64 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp164,4 triliun.
Catatan tersebut menandai pemulihan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Maret yang sempat menembus angka 0,93 persen dari PDB atau mencapai Rp240,1 triliun.
"Defisitnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu keluar di Maret 0,93 persen. Jadi, keadaan membaik," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026.
Pada sektor pendapatan negara, terjadi lonjakan positif sebesar 13,3 persen dengan total raihan mencapai Rp918,4 triliun. Jumlah ini telah memenuhi sekitar 29,1 persen dari keseluruhan target APBN yang ditetapkan sebesar Rp3.153,6 triliun.
Pendorong utama dari pendapatan ini berasal dari sektor perpajakan yang tumbuh sebesar 13,7 persen atau setara dengan nilai Rp746,9 triliun.
Secara rinci, penerimaan pajak murni meningkat sebesar 16,1 persen dengan realisasi Rp646,3 triliun. Sementara itu, untuk sektor kepabeanan dan cukai mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,6 persen menjadi Rp100,6 triliun.
Pihak pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penerimaan perpajakan agar mampu melesat lebih tinggi pada periode-periode selanjutnya. Target pertumbuhan pada sektor perpajakan ini bahkan dibidik mampu menyentuh angka hingga 20 persen.
"Artinya, kami akan usahakan ke arah sana. Ini (penerimaan pajak) jelas lebih bagus dibandingkan April tahun lalu yang minus 10,8 persen," ungkapnya.
Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menguat sebesar 11,6 persen dengan kantong penerimaan sebesar Rp171,3 triliun.
Namun, pos belanja negara juga bergerak agresif dengan kenaikan hingga 34,3 persen mencapai Rp1.082,8 triliun. Angka ini menandakan penyerapan sebesar 28,2 persen dari total pagu anggaran APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat sendiri melonjak sebesar 51,1 persen dengan total penyerapan mencapai Rp826 triliun. Kenaikan yang cukup tinggi ini terjadi lantaran adanya implementasi strategi baru yang berfokus pada pemerataan penyaluran anggaran di sepanjang tahun berjalan.
Jika dirinci lebih dalam, realisasi untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) mengembang sebesar 57,9 persen atau setara dengan Rp400,5 triliun. Sementara itu, anggaran belanja non-K/L juga ikut terkerek naik sebesar 45,2 triliun hingga mencapai angka Rp425,5 triliun.
Berbeda terbalik dengan pengeluaran pusat, dana transfer ke daerah (TKD) justru mengalami penyusutan tipis sebesar satu persen di angka Rp256,8 triliun.
Kabar baiknya, posisi keseimbangan primer saat ini sukses membalikkan keadaan menjadi surplus sebesar Rp28 triliun, setelah pada periode sebelumnya sempat mencatat rapor merah atau defisit.
Hasil positif pada keseimbangan primer tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kondisi fiskal negara tetap sangat sehat serta mumpuni dalam mengendalikan pendapatan, belanja, hingga pemenuhan kewajiban utang.
"Keseimbangan primer dan defisit April dibandingkan Maret jadi lebih bagus," tuturnya.