JAYAPURA - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua melaporkan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di tanah Papua selama tahun 2025 menyentuh angka Rp61,21 triliun atau setara 95,01 persen dari seluruh pagu yang dialokasikan sebesar Rp64,43 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul Haq di Jayapura, Rabu menyatakan bahwa hasil capaian ini memperlihatkan tren yang positif.
"Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp17,68 triliun atau 93,69 persen dan Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp43,40 triliun atau 95,58 persen," katanya.
Bila ditinjau dari mutu penyaluran anggaran, perolehan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA Kanwil DJPb Provinsi Papua pada tahun 2025 sanggup menyentuh angka 95,78 dan masuk dalam predikat “Sangat Baik”.
"Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan APBN sebagai instrumen penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mendukung pembangunan di wilayah Papua," ujarnya.
Izharul Haq memaparkan bahwa dari keseluruhan 685 satuan kerja yang berada di bawah naungan Kanwil DJPb Provinsi Papua, tercatat ada 44,09 persen yang sukses meraih predikat “Sangat Baik”, disusul 33,33 persen dengan predikat “Baik”, lalu 20,12 persen mendapat predikat “Cukup”, serta sisa 2,46 persen lainnya masih tertahan di kategori “Kurang”.
"Selain itu, realisasi penyaluran TKD hingga triwulan IV tahun 2025 di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua yang meliputi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan secara keseluruhan mencapai Rp43,40 triliun atau 95,58 persen dari total alokasi," katanya lagi.
Izharul Haq mengutarakan bahwa implementasi digitalisasi dalam sistem transaksi finansial pemerintah turut menunjukkan grafik kenaikan. Rasio pemakaian Cash Management System atau CMS pada tahun 2025 menyentuh angka 65,53 persen, tumbuh dibanding masa sebelumnya yang berada di angka 40,54 persen.
"Sementara itu, nilai transaksi Kartu Kredit Pemerintah atau KKP tercatat sebesar Rp12,7 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp30,7 miliar akibat efisiensi anggaran, khususnya pada belanja barang dan belanja modal," ujarnya lagi.