JAKARTA - Masyarakat yang mendatangi pusat perbelanjaan, rumah makan, hotel, atau lokasi usaha di Jakarta bisa jadi sudah biasa menggunakan layanan valet parking.
Hanya dengan menyerahkan kendaraan kepada petugas, para pengunjung dapat meneruskan agenda tanpa harus repot mencari tempat parkir sendiri.
Di balik layanan yang memberikan kepraktisan tersebut, ada regulasi perpajakan yang mesti dimengerti.
Valet parking termasuk salah satu layanan yang masuk dalam kategori objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Parkir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa jasa parkir mencakup penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau jasa memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan pada lokasi parkir.
Payung hukum tersebut menegaskan bahwa objek PBJT Jasa Parkir tidak melulu berkaitan dengan penyediaan ruang parkir.
Jasa memarkirkan kendaraan, termasuk layanan valet parking, juga terhitung dalam lingkup jasa parkir yang menjadi objek pajak daerah.
Dengan demikian, saat masyarakat menggunakan layanan valet yang tergolong objek PBJT, total pembayaran atas jasa tersebut dijadikan dasar pengenaan pajak berdasarkan regulasi yang berlaku.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan tarif PBJT atas Jasa Parkir sebesar 10 persen.
Dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pengelola tempat parkir maupun penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
Pajak terutang pada saat transaksi pembayaran atau penyerahan jasa parkir berlangsung.
Melalui sistem tersebut, masyarakat yang menggunakan jasa parkir berkedudukan sebagai pihak yang membayar pajak melalui transaksi atas layanan parkir.
Aturan ini sekaligus membedakan PBJT Jasa Parkir dengan retribusi parkir.
PBJT dipungut atas jasa parkir yang merupakan objek pajak daerah, sementara retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan langsung oleh pemerintah daerah.
Kendati valet parking masuk objek PBJT Jasa Parkir, tidak semua pelayanan maupun area parkir secara otomatis dikenakan pajak.
Aturan perpajakan daerah menentukan beberapa hal yang dikecualikan, di antaranya jasa tempat parkir yang diselenggarakan pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta area parkir perkantoran yang khusus dipergunakan bagi pegawai kantor tersebut.
Pengecualian juga berlaku untuk area parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, maupun perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
Selain itu, ada pula pengecualian terhadap penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas tertentu serta tempat parkir yang semata-mata dipakai khusus bisnis perdagangan kendaraan bermotor.
Oleh karena itu, publik perlu mengerti bahwa pembebanan PBJT Jasa Parkir sangat bergantung pada jenis dan penyelenggaraan layanan parkir yang dipakai.
Publik yang memanfaatkan valet parking sebagai objek PBJT ikut berpartisipasi terhadap penerimaan pajak daerah dari transaksi yang dilakukan.
Pemahaman terhadap aturan pajak dalam beragam aktivitas sehari-hari ini sanggup membantu publik memahami bagaimana tiap transaksi ikut menjadi bagian sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan Kota Jakarta.
